RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan mulai menyusun peta jalan pembangunan untuk tahun 2027. Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar Selasa (20/1/2026), digitalisasi tata kelola pemerintahan dan penguatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama.
Acara yang berlangsung di Ruang Buketan Setda ini menjadi wadah penting untuk menjaring aspirasi masyarakat di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks. Tema besar yang diusung adalah transformasi digital yang akuntabel, transparan, serta peningkatan sistem keselamatan masyarakat.
Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaid, menekankan bahwa meski fokus pada digitalisasi, penyelesaian masalah menahun seperti banjir dan sampah tetap masuk dalam daftar prioritas tertinggi.
Baca Juga:Ribuan Hektare Sawah di Kendal Terendam Banjir, Padi Usia Muda Terancam Gagal Tumbuh, Petani Merugi!Banjir Pekalongan Rendam 150 Sekolah, Dindik Izinkan Siswa Belajar di Rumah dan Libur Situasional
“Kita belum tahu 2027 apakah transfer ke daerah juga berkurang dari 2026. Mudah-mudahan bisa kembali seperti tahun 2025 yang mencapai satu triliun, karena saat ini kita hanya sekitar Rp835 miliar dan itu sangat berat,” ungkap Wali Kota yang akrab disapa Aaf tersebut, Selasa (20/1/2026).
Menghadapi Tantangan Fiskal yang Berat
Keterbatasan anggaran menjadi ganjalan serius bagi Pemkot Pekalongan. Dengan sisa anggaran transfer daerah yang menyusut drastis dibandingkan tahun 2025, Aaf mengakui pemerintah harus ekstra kreatif dalam mengelola prioritas.
Meskipun fiskal sedang “sesak”, Pemkot berkomitmen tidak akan memangkas anggaran untuk pelayanan dasar. Bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan dipastikan tetap mendapatkan porsi yang memadai demi menjamin kesejahteraan warga.
“Mudah-mudahan kapasitas keuangan daerah bisa kembali meningkat. Partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat penting karena kita masih menghadapi dampak banjir dan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat,” tambahnya.
Sinergi untuk Pekalongan 2027
Aaf berharap ada sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Hal ini krusial agar program penanganan dampak banjir yang bersifat lintas wilayah bisa didanai secara kolaboratif, tidak hanya membebani APBD kota yang terbatas.
Forum ini ditutup secara resmi oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab. Penutupan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta sebagai bukti komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.