RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Polemik mengenai penyebab banjir di kawasan pesisir Kabupaten Batang memasuki babak baru. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batang secara tegas menampik tudingan bahwa aktivitas parkir kapal di muara Sungai Sambong merupakan faktor utama pemicu banjir yang merendam permukiman warga.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, angkat bicara menanggapi sorotan tajam terhadap ribuan kapal yang bersandar di sepanjang aliran sungai. Menurutnya, keberadaan kapal-kapal tersebut adalah bagian dari sejarah dan urat nadi ekonomi masyarakat Batang yang tidak bisa dipisahkan begitu saja.
“Soal parkir kapal nelayan yang disebut sebagai biang banjir, saya kurang sependapat. Kapal-kapal itu sudah ribuan tahun berada di situ. Dari dulu kakek moyang kita memang pelaut dan menggantungkan hidupnya di laut,” tegas Teguh, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga:Rutan Pekalongan Luncurkan Kartu Prestasi Santri, Pantau Progres WBP Belajar Ngaji dan Hafal QuranAsyik Nongkrong Saat Jam Pelajaran, Tujuh Pelajar di Kabupaten Pekalongan Terjaring Razia Satpol PP
Kompleksitas Masalah: Sampah hingga Alih Fungsi Lahan
Teguh menilai, menyederhanakan penyebab banjir hanya pada persoalan parkir kapal adalah langkah yang kurang tepat. Ia menyoroti faktor lain yang jauh lebih krusial, seperti tingginya curah hujan, masifnya alih fungsi lahan persawahan yang kini beralih menjadi kawasan industri atau pemukiman, serta buruknya pengelolaan sampah di hulu sungai.
Bagi HNSI, hal-hal tersebut jauh lebih memberikan dampak sistemik terhadap luapan air sungai ketimbang keberadaan armada nelayan.
“Parkir kapal memang ada pengaruhnya, tapi bukan penyebab utama. Jangan sampai keberadaan kapal nelayan dijadikan kambing hitam atas persoalan banjir yang hampir selalu terjadi setiap puncak musim hujan,” ujarnya lugas.
Wacana Kolam Tambat Labuh dan Tantangan Koordinasi
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tetap memandang penataan parkir sebagai solusi mendesak. Plt Kepala DKP Batang, Agung Wisnu Bharata, sebelumnya menyatakan bahwa deretan kapal yang tidak tertata menghambat laju air menuju laut lepas.
Pemerintah daerah sendiri telah menyiapkan rencana pembangunan kolam tambat labuh seluas satu hektare di sisi timur TPI Klidang Lor I. Fasilitas ini diproyeksikan mampu menampung 200 kapal guna mengosongkan badan sungai.