RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Berulangnya bencana banjir dengan skala besar di Kabupaten Batang memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang untuk segera memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Batang, Suudi, menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau setengah-setengah. Menurutnya, dibutuhkan strategi menyeluruh yang melibatkan lintas kewenangan mengingat akar permasalahan banjir sering kali berada di luar kendali pemerintah daerah.
“Kami akan melakukan rapat internal dengan eksekutif terkait banjir yang terjadi saat ini. Dari DPRD, kami akan merekomendasikan kepada bupati agar melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat supaya penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif,” ujar Suudi, Kamis, 22 Januari 2026.
Baca Juga:Liga 4 Jateng Ricuh! Suporter Persik Kendal Serbu Lapangan dan Lempari Botol Usai Kalah dari PersikamaSentuhan Kasih Inggit Soraya, Ketua TP PKK Pekalongan Gandeng Alumni Smaga 98 Bantu Korban Banjir Tirto
Normalisasi Sungai Jadi Kendala Kewenangan
Suudi menyoroti salah satu persoalan utama yang belum tuntas hingga kini, yakni normalisasi sungai-sungai besar di wilayah Batang. Ia menjelaskan, banyak aliran sungai yang menjadi pemicu banjir berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal inilah yang membuat Pemkab Batang tidak bisa melakukan pengerukan atau perbaikan secara mandiri tanpa izin dan dukungan anggaran dari provinsi.
“Banjir di Kabupaten Batang terus terulang karena belum ada normalisasi sungai yang memadai. Sementara kewenangan sungai sebagian ada di provinsi. Karena itu, perlu adanya koordinasi dan pemikiran bersama antara Pemkab Batang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.
Rencana Anggaran dan Solusi Berkelanjutan
Selain koordinasi teknis, DPRD Batang juga berencana membahas dukungan anggaran melalui APBD dalam rapat bersama eksekutif mendatang. Pembahasan ini bertujuan agar langkah-langkah mitigasi bencana memiliki dasar perencanaan yang jelas, berkelanjutan, dan didukung oleh pendanaan yang memadai.
Suudi menekankan bahwa keterlibatan Pemerintah Pusat juga sangat diperlukan, terutama jika penanganan banjir membutuhkan pembangunan infrastruktur skala besar yang melampaui kapasitas fiskal daerah.
“Penanganan ke depan tentu akan kita bicarakan bersama, termasuk kaitannya dengan anggaran. Koordinasi antara Pemkab, Pemprov, dan pemerintah pusat akan menjadi salah satu masukan penting dari DPRD,” tegasnya.