RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Sektor perunggasan nasional tengah menghadapi anomali pasar. Meski data menunjukkan produksi telur ayam ras secara nasional telah melampaui kebutuhan masyarakat atau surplus, harga di tingkat konsumen di sejumlah wilayah justru masih bertengger di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Persoalan distribusi yang tidak merata menjadi faktor utama di balik ketimpangan harga ini. Wilayah Indonesia bagian timur tercatat menjadi area yang paling terdampak oleh sulitnya akses pasokan, sehingga memicu disparitas harga yang cukup lebar dibandingkan wilayah produsen di Pulau Jawa.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Suwardi, mengungkapkan data produksi nasional saat ini mencapai sekitar 18.100 ton per hari atau setara 289 juta butir. Angka ini jauh di atas kebutuhan nasional yang hanya berkisar 17.200 ton per hari.
Baca Juga:Bupati Fadia Tinjau Pengungsian Banjir Tirto, Rencanakan Tambah Rumah Pompa Besar untuk Percepat Air SurutDikepung Perumahan, SDN Kauman 07 Batang Jadi Langganan Banjir Tahunan, Siswa Terpaksa Belajar di Aula Sekolah
“Dengan angka tersebut, produksi telur secara nasional sejatinya sudah mencukupi, bahkan mendekati kondisi surplus. Namun tantangan utama saat ini adalah distribusi yang belum merata, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur,” tegas Suwardi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).
Disparitas Harga dan Pelanggaran HAP
Menurut Suwardi yang juga anggota DPRD Kendal ini, ketimpangan distribusi menyebabkan harga telur di daerah tertentu tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2025.
“Karena penyebaran pasokan belum merata, masih ada wilayah timur Indonesia yang harga telurnya melebihi HAP. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya mengingatkan.
Kondisi ini diperparah dengan tekanan dari sisi hulu. Peternak rakyat kini mulai mengeluhkan kenaikan biaya produksi akibat melambungnya harga Day Old Chick (DOC) atau bibit ayam dan Soybean Meal (SBM) sebagai bahan baku utama pakan.
“Naiknya harga DOC dan SBM berdampak langsung pada ongkos produksi. Kami berharap ada solusi konkret agar beban biaya peternak bisa segera diringankan,” tambah Suwardi.
Sinergi Jelang Program Makan Bergizi Gratis
Menanggapi situasi ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mendesak para integrator pembibitan dan importir bahan baku pakan untuk lebih memprioritaskan kebutuhan peternak rakyat. Sinergi ini dianggap krusial, terlebih menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).