RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) tengah memacu proses pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terjangan cuaca ekstrem. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas serangkaian bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah di Kota Batik belakangan ini.
Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Slamet Mulyadi, menegaskan bahwa pengecekan lapangan dilakukan secara intensif, terutama di titik-titik terdampak parah seperti kawasan Binagriya. Dinperkim berupaya memastikan setiap kerusakan terdokumentasi dengan akurat guna menentukan skala prioritas bantuan perbaikan.
“Pendataan ini menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Kami berharap usulan yang diajukan dapat segera diakomodasi sehingga proses perbaikan dapat berjalan,” ujar Slamet Mulyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 29 Januari 2026.
Baca Juga:Pekalongan Raih UHC Awards 2026, Balgis Diab: 99 Persen Warga Kini Terjamin Layanan Kesehatan GratisBahaya Longsor Mengancam, Bupati Batang Siapkan Relokasi Warga Rejosari dan Bangun 22 Hunian Sementara
Ratusan Hunian Terdampak Banjir dan Puting Beliung
Berdasarkan data Dinperkim, bencana banjir kali ini meluas di belas kelurahan, mulai dari Tirto, Bendan Kergon, hingga wilayah pesisir seperti Bandengan dan Degayu. Namun, kerusakan fisik bangunan yang paling menonjol terjadi akibat terjangan angin puting beliung.
Di Kelurahan Kuripan Yosorejo, tiga unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan signifikan, dengan rincian satu rusak berat dan dua rusak sedang. Selain itu, cuaca ekstrem juga menyebabkan satu unit rumah di Kelurahan Podosugih roboh, serta hunian di Pringrejo yang ringsek tertimpa pohon tumbang.
Skema Bantuan dan Mitigasi Berkelanjutan
Slamet menjelaskan, seluruh data kerusakan yang dihimpun akan menjadi dasar kuat dalam penyusunan usulan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Skema bantuan yang diajukan mencakup pembangunan kembali bagi rumah yang roboh total serta peningkatan kualitas hunian agar lebih kokoh menghadapi potensi bencana di masa depan.
Dinperkim memastikan akan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk memverifikasi laporan warga. Selain itu, masyarakat diminta proaktif melaporkan kondisi bangunan yang mulai retak atau rawan roboh akibat kondisi tanah yang jenuh setelah terendam banjir.
“Usulan ini mencakup rencana perbaikan, pembangunan kembali rumah warga terdampak, hingga peningkatan kualitas hunian agar lebih layak dan aman,” tambah Slamet.