RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang mulai menyusun langkah konkret untuk mengatasi krisis sedimentasi di muara Sungai Sambong yang kian mengkhawatirkan. Pendangkalan alur sungai ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan laut bagi kapal yang memaksa bersandar.
Penanganan Sungai Sambong kini resmi masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan normalisasi darurat dan perbaikan infrastruktur pelindung pantai.
“DKP Provinsi Jawa Tengah melalui PPP Klidang Lor pada tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran pengerukan sebesar Rp50 juta serta perbaikan breakwater sisi timur senilai Rp144 juta,” ujar Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batang, Agung Wisnu Bharata, Rabu, 28 Januari 2026.
Baca Juga:Bahaya Longsor Mengancam, Bupati Batang Siapkan Relokasi Warga Rejosari dan Bangun 22 Hunian SementaraPenantian 15 Tahun Berakhir, Warga Banjaran Kendal Akhirnya Nikmati Jalan Mulus Berkat Bupati Tika
Strategi Jangka Panjang Menuju 2027
Agung menjelaskan bahwa alokasi anggaran tahun ini merupakan stimulus awal. Untuk solusi permanen, Pemerintah Kabupaten Batang telah membidik rencana jangka menengah hingga 2027, yang mencakup peninggian jeti serta pembangunan tempat tambat labuh baru di area eks Sungai Sambong.
Upaya ini bertujuan agar muara kembali memiliki kedalaman yang ideal bagi kapal-kapal nelayan berukuran besar. Tanpa adanya peninggian infrastruktur jeti, material sedimen diprediksi akan terus kembali menutup alur setiap kali musim hujan tiba.
Pembersihan Bangkai Kapal dan Penataan Alur
Selain masalah lumpur, kesemrawutan parkir kapal menjadi penghambat utama mobilitas di Sungai Sambong. Pemkab Batang bersama Syahbandar dan Pengawas Perikanan sepakat membentuk tim khusus untuk mendata seluruh kapal. Fokus utamanya adalah menyingkirkan kapal-kapal rusak atau bangkai kapal yang ditinggalkan pemiliknya di sepanjang aliran sungai.
“Tim akan menyisir alur untuk membersihkan kolam tambat labuh dari kapal-kapal rusak yang selama ini mempersempit ruang gerak nelayan,” tambah Agung.
HNSI Desak Pengadaan Kapal Keruk Baru
Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, memberikan catatan kritis. Ia menilai armada pengerukan yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk menangani volume sedimentasi yang sangat masif.