RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Ancaman banjir besar akibat kondisi tanggul yang kian kritis di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bodri kini memicu kekhawatiran serius. Ketua Komisi C DPRD Kendal, Sisca Meritania, secara tegas mendesak Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah untuk menaruh perhatian khusus dan menjadikan Kendal sebagai prioritas penanganan utama.
Kondisi erosi dan pengikisan tanggul yang masif dinilai sudah mencapai level mengkhawatirkan. Sisca menyebut, jika penanganan permanen terus ditunda, keselamatan ribuan warga di pemukiman sekitar sungai menjadi taruhannya, terutama saat debit air dari hulu meningkat tajam di musim penghujan.
“Harapannya Kendal benar-benar menjadi kabupaten prioritas dari PSDA Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat penanganan segera. Kondisi tanggul di sejumlah titik sudah sangat mengkhawatirkan,” tegas Sisca Meritania dengan nada lugas, Rabu (28/1/2026).
Baca Juga:Derita 5 Tahun Warga Desa Depok Pekalongan Terendam Rob, Kades Desak Pembangunan Pompa Segera DirealisasiNelayan TPI Tawang Kendal Keluhkan Pembayaran Ikan Diutang Bakul, DKP Siapkan Solusi Gandeng Perbankan
Empat Desa Masuk Zona Merah
Berdasarkan data DPRD, terdapat sedikitnya empat desa yang kini masuk dalam kategori zona merah atau titik paling kritis di sepanjang aliran Kali Bodri. Wilayah tersebut meliputi Desa Kebonharjo, Desa Lanji, Desa Cepiring, dan Desa Tegorejo.
Sisca mengaku miris melihat kondisi di lapangan yang kian tergerus air. Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak mungkin diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sendirian karena terkendala kewenangan dan besarnya anggaran yang dibutuhkan.
“Dengan kondisi seperti ini, saya pribadi merasa iba dan miris. Ini tidak bisa ditangani sendiri. Diperlukan kerja sama dan dukungan semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten Kendal maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” imbuhnya.
Pengecekan Lapangan dan Penanganan Darurat
Merespons desakan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal, Sudaryanto, memastikan tim teknis dari kabupaten telah bergerak melakukan koordinasi intensif dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Bahkan, survei pengukuran titik kerusakan telah dirampungkan untuk menentukan langkah teknis selanjutnya.
“Setelah kami berkoordinasi dengan DPUPR Provinsi terkait langkah penanganan, kemarin petugas dari DPUPR Kendal dan Provinsi sudah turun langsung mengukur tanggul yang kritis,” jelas Sudaryanto.
Di sisi lain, Ketua Pokja Penanggulangan Banjir DPUPR Jawa Tengah, Azwar Annas Kunaifi, mengakui bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah melakukan sembilan kali penanganan darurat di wilayah Cepiring dan Patebon. Namun, ia tak menampik bahwa upaya tersebut hanya bersifat sementara atau “tambal sulam” karena masih terkendala alokasi anggaran untuk konstruksi permanen.