RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Penderitaan warga di wilayah pesisir Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, memasuki titik kritis. Genangan banjir yang tak kunjung surut selama 25 hari terakhir telah melumpuhkan total aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan di tiga desa terdampak parah, yakni Desa Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjompo.
Merespons situasi yang kian mengkhawatirkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana. Langkah ini diambil untuk mempercepat mobilisasi bantuan, termasuk pengerahan mobile pump guna menyedot genangan air di titik-titik pemukiman yang masih mencapai ketinggian satu meter.
Warga Desa Mulyorejo, Andi Djaja, mengungkapkan bahwa kondisi banjir kali ini sudah di luar batas kewajaran. Selain merusak perabotan rumah, banjir berkepanjangan ini mengancam kekhusyukan ibadah warga menjelang bulan suci Ramadan.
Baca Juga:PCNU Batang Tunggu Rukyatul Hilal dan Sidang Isbat Pemerintah untuk Tetapkan Awal Ramadan 1447 H1.199 Calon Jemaah Haji Kendal Ikuti Manasik, Bupati Dyah Kartika Ingatkan Stamina Fisik Jelang April
“Selama 25 hari ini banjir sudah menggenang. Ekonomi warga benar-benar lumpuh. Kalau tidak diurus mulai sekarang, nanti bulan puasa kami tarawih saja tidak bisa. Harapan kami tanggul dibenerin, dan pompa air segera dimaksimalkan,” tegas Andi Djaja saat ditemui di lokasi, Selasa (10/2/2026).
Krisis Kemanusiaan dan Evakuasi Lansia
Banjir tidak hanya memutus akses jalan utama menuju Kecamatan Tirto, tetapi juga memicu krisis kesehatan. Andi menyaksikan langsung bagaimana warga lanjut usia yang jatuh sakit harus dievakuasi secara dramatis oleh aparat gabungan TNI dan Polri karena akses kendaraan yang tertutup air.
“Kemarin saya lihat sendiri orang tua sakit digotong TNI dan Polri. Saya juga ikut menggotong. Ini kondisi sangat memprihatinkan,” imbuhnya dengan nada getir.
Ketegasan warga untuk menuntut realisasi janji pemerintah pun kian menguat. Andi menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal tujuh kesepakatan hasil audiensi dengan pemerintah daerah. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk melakukan aksi menginap di depan kantor kabupaten jika tuntutan warga kembali diabaikan.
Komitmen Pemerintah dan Tujuh Kesepakatan
Asisten 2 Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menyatakan bahwa pemerintah sangat memahami beban psikologis warga yang sudah berminggu-minggu hidup di tengah genangan air. Sejak 27 Januari 2026, status tanggap darurat telah ditetapkan dan kini diperpanjang demi efektivitas penanganan.