RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. Dalam rapat koordinasi di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu (11/2/2026), standarisasi infrastruktur dan legalitas dapur produksi menjadi sorotan utama.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Hor) Dadang Hendrayudha. Hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, hingga Batang guna mensinkronkan data penerima manfaat yang mencakup siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, serta balita.
Letjen Dadang Hendrayudha menegaskan bahwa kualitas pelayanan tidak boleh dikompromikan. Berdasarkan temuan tim lapangan, masih terdapat 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di empat wilayah tersebut yang infrastrukturnya belum memenuhi standar teknis BGN.
Baca Juga:Nelayan yang Tenggelam di Sungai Sambong Batang Ditemukan Meninggal Dunia di Perairan Roban BaratSopir Ambulans Desa di Pekalongan Digembleng Safety Driving, Polisi: Nyawa Pasien dan Keamanan Utama
“Ambulans memang kendaraan prioritas, namun keselamatan tetap yang utama. Kami memberikan materi safety driving agar para driver ambulans desa memahami tata cara mengemudi dalam keadaan gawat darurat tanpa mengesampingkan tertib lalu lintas,” ujar Letjen Dadang saat menekankan pentingnya aspek keamanan dan standarisasi fasilitas.
Rincian SPPG yang Belum Standar
Data BGN menunjukkan sebaran SPPG yang perlu perbaikan infrastruktur meliputi:
- Kabupaten Pekalongan: 19 unit
- Kota Pekalongan: 7 unit
- Kabupaten Batang: 6 unit
- Kabupaten Pemalang: 2 unit
Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain ketiadaan AC di ruang penyimpanan bahan baku, kondisi atap yang bocor, hingga tata letak dapur yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BGN.
Percepatan Sertifikasi Halal dan Higiene
Selain fisik bangunan, BGN juga memacu percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Halal. Di Kota Pekalongan, seluruh 26 SPPG operasional telah mengantongi SLHS, namun baru 19 unit yang bersertifikat Halal. Kondisi lebih menantang terlihat di Pemalang, di mana dari 94 SPPG aktif, baru 4 unit yang memiliki sertifikasi Halal.
Dadang meminta Dinas Kesehatan dan BPOM untuk mengawal ketat verifikasi standar higienis tersebut. Ia juga menggandeng BPKP untuk memastikan akuntabilitas anggaran program strategis ini.