RADARPEKALONGAN.ID, SEMARANG – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menghadiri agenda strategis High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Tengah di Ballroom Hotel Gumaya, Semarang, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan bertajuk “Keris Jateng” ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk menyelaraskan langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memimpin langsung koordinasi tersebut dengan memberikan sejumlah instruksi khusus menjelang masuknya bulan suci Ramadan dan Idulfitri.
Dalam arahannya, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa peran bupati dan wali kota sangat krusial dalam mitigasi bencana. Penetapan status tanggap darurat oleh pimpinan daerah menjadi kunci bagi pemerintah provinsi untuk melakukan intervensi bantuan secara maksimal.
Baca Juga:Menteri Agus Andrianto Jadikan Lapas Terbuka Kendal Lumbung Pangan, Ubah Warga Binaan Jadi Tenaga ProduktifOperasi Keselamatan Candi 2026, Polisi Ajak Karyawan di Pekalongan Jadi Pelopor Tertib Lalu Lintas
“Begitu status tanggap darurat ditetapkan, maka provinsi beserta OPD akan turun melakukan intervensi. Ini sudah kita lakukan di Banjarnegara dan Cilacap sebagai role model penanganan bencana. Negara harus hadir penuh, jangan sampai masyarakat di pengungsian merasa ditinggalkan,” tegas Ahmad Luthfi di hadapan para kepala daerah, Rabu.
Stabilitas Harga Pangan dan Peran Bulog
Selain isu kebencanaan, sorotan utama tertuju pada fluktuasi harga bahan pokok. Gubernur secara khusus memperingatkan potensi lonjakan harga beras, cabai, dan bawang merah. Ia meminta Bulog Jawa Tengah untuk agresif menyerap gabah petani lokal guna memastikan stok aman di dalam wilayah.
Gubernur bahkan memberikan sinyal kuat mengenai pembatasan distribusi pangan ke luar daerah jika stabilitas di dalam provinsi terancam.
“Saya tidak ingin harga beras di Jawa Tengah lebih tinggi dibanding daerah lain. Bulog harus maksimal menyerap hasil panen petani kita. Jika perlu, akan dibuat regulasi agar beras Jawa Tengah tidak keluar wilayah agar mencegah terjadi adanya fluktuatif harga,” ungkapnya secara lugas.
Inflasi Jawa Tengah Masih Terkendali
Mendukung arahan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, memaparkan data terkini mengenai kondisi ekonomi makro. Pada Januari 2026, inflasi di Jawa Tengah tercatat sebesar 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy).