RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Memanasnya suhu geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat berdampak luas pada aktivitas penerbangan internasional. Menyikapi situasi yang kian dinamis tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kankemenhaj) Kota Pekalongan secara resmi mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan hingga kondisi dinyatakan benar-benar kondusif.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif pemerintah pusat untuk memastikan perlindungan total terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Eskalasi militer yang memicu penutupan sejumlah bandara serta pembatalan rute penerbangan di kawasan regional menjadi pertimbangan utama keselamatan perjalanan ibadah.
Kepala Kankemenhaj Kota Pekalongan, Rindiyantono (Antono), menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus memantau perkembangan keamanan yang belum menentu.
Baca Juga:Safari Ramadan di Panjang Wetan, Wali Kota Aaf Ajak Warga Jaga Ketertiban Selama Puasa di PekalonganBupati Pekalongan Terjaring OTT KPK di Semarang, Ruang Kerja hingga Salon Pribadi Disegel Penyidik
“Pemerintah melalui Kemenhaj terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis. Eskalasi geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali meningkat dan memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan perjalanan internasional,” ujar Antono saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2026).
Puluhan Ribu Jemaah Masih di Arab Saudi
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), saat ini tercatat sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi. Situasi di lapangan cukup menantang mengingat adanya laporan serangan udara yang berdampak pada stabilitas regional, sehingga banyak maskapai melakukan perubahan jadwal secara mendadak.
Antono menegaskan bahwa bagi jemaah yang saat ini tertahan jadwal kepulangannya di Tanah Suci, pemerintah telah menyiapkan skema perlindungan dan fasilitas akomodasi yang memadai.
“Kemenhaj RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, termasuk maskapai dan PPIU. Jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dipastikan mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak, seperti di hotel maupun lokasi lain yang telah disiapkan,” terangnya secara rinci.
Kebijakan Bersifat Situasional
Di tingkat daerah, Kemenhaj Kota Pekalongan telah bergerak cepat menyosialisasikan kebijakan penundaan ini kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan masyarakat melalui berbagai kanal informasi resmi. Hal ini dilakukan agar calon jemaah dan keluarga di Tanah Air tidak terjebak dalam kepanikan.