Meski akan bertindak tegas, Khaerudin memastikan penertiban ini tidak akan memutus layanan internet secara sepihak yang dapat merugikan konsumen. DPUPR akan bersinergi dengan Dinas Kominfo dan Satpol P3KP untuk melakukan penataan secara bertahap.
Selain urusan teknis, perusahaan pemilik kabel juga dituntut berkontribusi nyata melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi lingkungan sekitar lokasi infrastruktur mereka. Dengan aturan baru ini, wajah Kota Pekalongan diharapkan menjadi lebih rapi, aman, dan tetap adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi. (way)