RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Dinamika politik di Kabupaten Pekalongan memanas menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan kondusif.
Abdul Munir menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang tengah dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut. DPRD sendiri telah mengambil langkah koordinasi cepat guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Pekalongan tidak lumpuh akibat insiden ini.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan sabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” ujar Abdul Munir saat memberikan keterangan resmi di Kajen, Senin, 9 Maret 2026.
Baca Juga:Ditemukan di Perairan Demak, Bocah yang Hanyut 7 Hari di Irigasi Sojomerto Kendal Meninggal DuniaNgabuburit Syahdu dengan View Jeju, ternyata di Kabupaten Batang
Fokus Pelayanan Jelang Lebaran 1447 H
Selain meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dari KPK, Ketua DPRD juga memberikan instruksi tegas kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Ia meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dinas terkait untuk tetap fokus bekerja, terutama menghadapi momentum Hari Raya Idulfitri yang sudah di depan mata.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah percepatan perbaikan infrastruktur. Munir mendesak agar proyek perbaikan jalan yang rusak segera diselesaikan demi kelancaran mobilitas pemudik dan warga lokal.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, agar menghadapi Lebaran ini jalan-jalan yang rusak segera diselesaikan dan diperbaiki,” tegasnya secara lugas.
Soroti Pungli dan Masalah BPJS Kesehatan
DPRD Kabupaten Pekalongan juga menaruh perhatian pada ketertiban aktivitas perdagangan menjelang lebaran. Munir meminta pengawasan diperketat untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) terhadap para pedagang yang sering kali marak saat puncak musim belanja.
Tak hanya itu, persoalan jaminan kesehatan juga menjadi prioritas. Munir mendesak Pemkab segera mencari solusi atas keluhan warga mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara sepihak. Menurutnya, akses kesehatan tidak boleh terhambat oleh masalah administrasi di tengah situasi transisi kepemimpinan ini.
“Permasalahan penonaktifan BPJS agar segera diatasi, yang penting masyarakat yang berobat bisa dilayani dengan baik sesuai dengan program yang ada,” pungkas Abdul Munir.