RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat akar rumput menjadi fokus utama Pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Pekalongan, Inggit Soraya, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) mendalam terhadap penerapan Posyandu 6 SPM di Posyandu Cempaka, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, baru-baru ini.
Dalam kunjungan tersebut, Inggit yang didampingi sejumlah kepala dinas strategis seperti Kepala DPMPPA, Dinas Kesehatan, hingga Satpol P3KP, menyoroti pentingnya integrasi layanan kesehatan dengan sistem aduan masyarakat. Posyandu Cempaka dinilai melampaui standar rutin dengan menghadirkan meja layanan pengaduan khusus terkait 6 bidang SPM.
Inggit menyatakan bahwa penguatan Posyandu melalui enam standar minimal ini harus dipastikan berjalan optimal hingga unit terkecil di kelurahan. Ia mengapresiasi terobosan lokal yang memudahkan warga menyampaikan keluhan secara langsung di titik pelayanan kesehatan.
Baca Juga:Transparansi Program MBG Kendal, Warga Kini Bisa Pantau Menu Makan Siang Gratis Lewat Saluran WhatsAppDukung Swasembada Pangan, Polres Pekalongan Kota Tanam Jagung di Lahan 3,4 Hektar Kelurahan Kalibaros
“Alhamdulillah hari ini saya selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Pekalongan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Posyandu Cempaka RW 13 Kelurahan Bendan Kergon. Secara umum siklus pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik seperti biasanya, hanya ada tambahan satu meja pengaduan untuk menampung laporan masyarakat terkait 6 SPM,” ujar Inggit dalam keterangannya.
Jembatan Aspirasi ke Lintas OPD
Keberadaan meja pengaduan di tengah kegiatan Posyandu bukan sekadar formalitas. Inggit menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk memetakan persoalan riil di lapangan—mulai dari masalah sanitasi, pendidikan, hingga ketertiban umum—yang kemudian akan diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang.
Sistem “jemput bola” melalui meja pengaduan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi pelaporan sehingga intervensi pemerintah bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
“Melalui pengaduan ini kita berharap berbagai hal yang disampaikan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait, baik melalui kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan, edukasi kepada masyarakat, maupun penguatan perhatian terhadap kesehatan anak,” tandasnya.
Monitoring Berkelanjutan
Kegiatan monev ini juga melibatkan TP-PKK Kota Pekalongan dan para kader kesehatan Kelurahan Bendan Kergon. Inggit menekankan bahwa data yang terkumpul dari evaluasi ini akan menjadi bahan kebijakan strategis bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun program prioritas tahun anggaran berjalan.