RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mengambil langkah tegas untuk mengamankan akses infrastruktur warga. Mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar, DPUPR resmi mengusulkan penanganan tiga jembatan di wilayah kota kepada pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah.
Langkah ini diambil menyusul kondisi beberapa jembatan yang dinilai sangat rawan. Sejumlah infrastruktur tersebut diketahui memiliki posisi struktur di bawah muka air sungai, sehingga berpotensi besar terendam dan membahayakan keselamatan saat debit air meningkat.
Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Khaerudin, menerangkan bahwa fokus utama usulan ini adalah peninggian jembatan agar tidak lagi terhimpit oleh arus sungai. Salah satu yang paling mendesak berada di wilayah Pasir Kraton Kramat.
Baca Juga:Nekat! Kapolsek Kaliwungu Dipukul Saat Lerai Tawuran di Kendal, Dua Pemuda Mabuk Jadi TersangkaCegah Kecelakaan Mudik 2026, Satlantas dan Dishub Pekalongan Ramp Check Bus di Terminal Tipe A Pekalongan
“Terdapat beberapa jembatan yang memang perlu ditinggikan, khususnya di wilayah Pasir Kraton Kramat, tepatnya di Pasir Sari. Di lokasi tersebut ada jembatan yang melintasi Kali Bermi dan posisinya berada di bawah muka air sungai,” terang Khaerudin, Rabu (11/3/2026).
Butuh Rp 1,5 Miliar per Jembatan
Selain di Pasir Sari, DPUPR juga membidik jembatan di Jalan Angkatan 66, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Sultan Syahrir untuk mendapatkan penanganan serupa. Khaerudin membeberkan bahwa proyek peninggian ini mustahil hanya mengandalkan APBD kota karena biayanya yang fantastis.
“Tiga jembatan tersebut memang perlu penanganan berupa peninggian agar lebih aman. Kalau dihitung, untuk peninggian satu jembatan saja membutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya bergerak cepat mengirimkan surat usulan ke pusat setelah mendapatkan rekomendasi langsung saat kunjungan kepala balai ke daerah beberapa waktu lalu.
Alokasi Dana Pemeliharaan 2026
Sembari menunggu kucuran dana dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemkot Pekalongan tidak tinggal diam. Perbaikan-perbaikan skala kecil tetap dilakukan menggunakan dana pemeliharaan rutin agar mobilitas warga tetap terjaga.
Khaerudin menyebutkan, pada tahun anggaran 2026 ini, pihaknya telah menyiapkan dana segar miliaran rupiah untuk menjaga kondisi jalan dan jembatan tetap fungsional.