RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus mematangkan strategi penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan catatan terbaru, angka kemiskinan di wilayah tersebut berhasil ditekan turun secara signifikan.
Pembahasan strategis ini mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (9/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, dengan dihadiri jajaran pimpinan komisi. Sementara dari unsur TAPD, hadir Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bapperida, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Sosial, serta Dinas Perkim LH.
Baca Juga:Belanja Pegawai Lewati Batas APBD, Pemkab Kendal Pastikan Nasib Ribuan PPPK Tetap AmanTKA SD-SMP di Batang Digelar Bergilir Imbas Keterbatasan Fasilitas, Disdikbud Jamin Lancar
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menekankan bahwa sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk terus menekan angka kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana angka kemiskinan kita ini bisa kita turunkan bersama demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan catatan yang ada, Kabupaten Pekalongan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,90 persen pada tahun 2025,” tegas Abdul Munir dalam sambutannya.
Sejalan dengan hal itu, Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Semester I Tahun 2025 yang menunjukkan tren positif.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan turun hampir 1 persen, menyentuh angka 8,05 persen atau menyisakan sekitar 73.400 jiwa, dengan batas garis kemiskinan Rp 538.371 per kapita per bulan. Pemerintah daerah sendiri telah mengacu pada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021–2026 sebagai panduan eksekusi program.
DPRD Soroti Validitas Data Bansos
Kendati mencatat tren penurunan, pelaksanaaan program pengentasan kemiskinan di lapangan tak luput dari evaluasi kritis legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R Prabu Faza, menyoroti persoalan klasik terkait carut-marutnya validitas data penerima Bantuan Sosial (Bansos).
Ruben mengungkapkan, pihaknya kerap menerima keluhan mengenai data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak mutakhir.
“Hal ini kerap menjadi polemik saat kami reses. DPRD juga terus mendukung penanggulangan kemiskinan melalui program UMKM dan pokok-pokok pikiran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin,” ujarnya menyoroti temuan penerima bansos fiktif atau yang sudah meninggal dunia.