Kritik senada datang dari Wakil Ketua DPRD lainnya, Sumar Rosul. Ia menilai pencapaian saat ini masih bisa dioptimalkan. Ia menggarisbawahi belum adanya sebuah grand scenario (skenario besar) yang benar-benar terpadu antar-instansi.
Guna memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan anggaran dan eksekusi program, Sumar Rosul bahkan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). “Kami mengusulkan pembentukan Pansus Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem sebagai langkah penguatan fungsi pengawasan DPRD,” kata dia.
Fokus Infrastruktur dan Perbaikan RTLH
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekda Yulian Akbar merinci bahwa strategi Pemkab saat ini berjalan pada dua rel utama: menekan beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan.
Baca Juga:Belanja Pegawai Lewati Batas APBD, Pemkab Kendal Pastikan Nasib Ribuan PPPK Tetap AmanTKA SD-SMP di Batang Digelar Bergilir Imbas Keterbatasan Fasilitas, Disdikbud Jamin Lancar
Langkah yang diambil meliputi jaminan kesehatan (BPJS PBI), bantuan pendidikan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penataan kawasan kumuh, hingga pemberdayaan UMKM dan job fair untuk menyerap tenaga kerja.
Menutup jalannya rapat, Ketua DPRD merekomendasikan sejumlah langkah konkret, mulai dari pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, hingga integrasi program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pemerintah daerah dan DPRD akan fokus pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur jalan,” pungkas Abdul Munir menyimpulkan hasil rapat. (yon)