Geger! Jukir Tolak E-Parking Mie Gacoan 2 Pekalongan, Tuntut Hak Warga Lokal Kelola Lahan

Geger! Jukir Tolak E-Parking Mie Gacoan 2 Pekalongan, Tuntut Hak Warga Lokal Kelola Lahan
WAHYU HIDAYAT PENOLAKAN – Spanduk berisi penolakan pengelolaan parkir oleh vendor terpasang di depan outlet Mie Gacoan 2 Kota Pekalongan, Jalan Imam Bonjol, Sabtu (11/4/2026).
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Suasana panas dan tegang sempat mewarnai outlet Mie Gacoan 2 Pekalongan di Jalan Imam Bonjol pada Sabtu (11/4/2026) siang. Sekelompok warga sekitar yang sehari-hari menggantungkan nasib sebagai juru parkir (jukir) nekat menggelar aksi unjuk rasa!

Aksi protes ini dipicu oleh rencana manajemen tempat kuliner viral tersebut yang bakal mengalihkan pengelolaan lahan parkir kepada pihak ketiga alias vendor yang menggunakan sistem e-parking canggih.

Para jukir ini cemas bukan kepalang. Mereka takut penerapan sistem palang pintu elektronik otomatis tersebut bakal menyingkirkan warga lokal yang selama ini mencari nafkah dari keringat menjaga parkiran di sana.

Baca Juga:Cegah Gagal Panen Imbas Longsor, Petani Gondoharum Kendal Rawat Irigasi Lewat Tradisi DawuhanAwas Offside! DPRD Ingatkan Plt Bupati Pekalongan Tak Bisa Asal Mutasi Pejabat & Pakai Mobil G1

“Kita cuma menuntut hak kita sebagai warga lokal, sebagai warga sekitar. Tolong, tolong batalkan sistem tender. Kita menolak adanya vendor,” teriak salah seorang juru parkir menyuarakan penolakannya dengan lantang.

Kekhawatiran warga ini cukup beralasan. Pasalnya, jika sistem e-parking resmi diberlakukan, otomatis jumlah tenaga manusia yang dipekerjakan akan dipangkas drastis.

Saking panasnya penolakan, aksi ini sempat membuat pelayanan outlet Mie Gacoan 2 tersendat. Bayangkan saja, akses masuk para pelanggan yang mau makan sempat terblokir oleh rentetan spanduk bernada protes yang dipampang oleh massa aksi!

Manajemen Mie Gacoan Buka Suara

Merespons gejolak ini, Legal Manager Mie Gacoan 2 Pekalongan, Zulkarnaen, langsung angkat bicara. Ia mengklaim pihak manajemen sebenarnya sudah membuka pintu komunikasi lebar-lebar dengan warga setempat. Zulkarnaen berjanji, meski nanti memakai jasa vendor, warga lokal tetap akan dilibatkan dan diakomodasi.

“Pada intinya kita dua belah pihak yang saling berkomunikasi. Kita mengapresiasi segala bentuk komunikasi kita tampung. Semua, kita akomodir nantinya. Tapi pada intinya semua kan keputusan di manajemen seperti itu,” tegas Zulkarnaen.

Lantas, apa alasan manajemen ngotot ganti sistem? Usut punya usut, Zulkarnaen membongkar bahwa kontrak kerja sama dengan pengelola parkir sebelumnya (yang berjalan enam bulan) sudah kedaluwarsa pada Maret 2026 kemarin.

Parahnya lagi, dari hasil evaluasi internal, manajemen mencium adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola lama. Hal inilah yang membuat manajemen enggan memperpanjang kontrak dan memilih beralih ke vendor profesional.

0 Komentar