Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, dalam sambutannya menyampaikan, hubungan pemerintah dengan ORGANDA memiliki akar sejarah yang kuat. ORGANDA lahir pada 1963 melalui keputusan Menteri Perhubungan Darat dan sejak awal menjadi wadah bagi para pengusaha angkutan darat.
“ORGANDA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Kementerian Perhubungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan bersama-sama membesarkan ORGANDA sebagai organisasi yang berintegritas serta menjadi jembatan antara pemerintah dan para pengusaha angkutan darat,” kata Aan.
Menurut Aan, ORGANDA memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi pelaku usaha sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan transportasi. Kemitraan tersebut perlu terus dijaga oleh kepengurusan ORGANDA di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga:Jasa Raharja Terus Bergerak, Tiga Ahli Waris Korban KM Virgo Terima Santunan di Jawa TimurJasa Raharja Raih Excellent in Road Safety Empowerment di Ajang Prominent Award 2026
Ia menambahkan, pembangunan transportasi darat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan konektivitas dan aksesibilitas. Keselamatan harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan angkutan penumpang maupun logistik.
Berdasarkan data kepolisian yang disampaikan Aan, sebanyak 24.296 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa keselamatan jalan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Transportasi harus mampu membangun konektivitas antardaerah dan antarmoda sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Namun, konektivitas tersebut harus dibangun dengan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono mengatakan, ORGANDA hadir sebagai perwakilan pengusaha angkutan penumpang dan barang.
Organisasi tersebut memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepastian berusaha, kesetaraan perlakuan, serta kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Menurut Adrianto, peran ORGANDA tidak berhenti pada penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan pemerintah daerah.
“ORGANDA harus menjadi mitra pemerintah di setiap tingkatan. Kita tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga harus aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan ikut menghasilkan solusi yang dapat diterapkan,” kata Adrianto.
Baca Juga:Jasa Raharja Dorong Penguatan Data dan Layanan Samsat di Agenda Rakor Monev Samsat Sulawesi SelatanAnniversary ke-6, IM Kota Pekalongan Gelar Turnamen Piala Ketua DPRD Diikuti 54 Tim
Ia berharap Munas XVII ORGANDA menghasilkan kepengurusan dan rekomendasi yang mampu menjawab perubahan sektor transportasi secara konkret. ORGANDA juga diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang melindungi kepentingan pelaku usaha tanpa mengurangi standar keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.