PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID – Anggota DPRD Kota Pekalongan Fraksi Karya Nasional, Mofid, meminta Pemkot untuk tegas terhadap pihak pelaksana proyek pembuatan kolam retensi. Pasalnya hingga saat ini progres pembuatan kolam retensi selalu tidak tepat terutama masalah kedalaman. Padahal kolam tersebut dibutuhkan untuk parkir kapal sebelum adanya proyek pembangunan bendung gerak.
Menurut Mofid, selama ini tenggat waktu penyelesaian kolam retensi selalu mundur dan tak pernah selesai sesuai spesifikasi awal. Bahkan hingga sekarang, baru 50 persen kapal yang bisa masuk ke dalam kolam retensi karena kedalamannya terbatas.
“Maka sekali lagi saya mohon kepada Pemkot untuk tegas terhadap pelaksana agar segera melakukan pengerukan sesuai target. Karena saya melihat imbauan dari Pemkot kepada pelaksana untuk mengerjakan proyek sesuai spek selama ini masih diabaikan,” tuturnya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Selasa (13/2/2023).
Baca Juga:Ronaldo Kwateh Dikabarkan Gabung Klub Asal TurkiSetahun Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Kota Pekalongan Launching ‘Siaga Pengawasan’
Buktinya, lanjut Mofid, ketika dilakukan sidak dan kunjungann ke lokasi pihak pelaksana langsung melakukan pengerukan namun hanya berlangsung dua hari saja. “Saya anggap Pemkot diabaikan oleh pelaksana proyek karena ketika datang ke lokasi, dilakukan pengerukan. Tapi hanya dua hari saja,” ujar politisi Golkar itu
Untuk itu dia meminta agar Pemkot bisa bertindak lebih tegas dengan memaksa pelaksana protek untuk melakukan pengerukan dengan kedalaman sesuai dengan target yang diberikan. “Kalau tidak mampu memaksa pelaksana melakukan pengerukan sesuai target, maka kami akan upayakan kapal masuk semua dengan kondisi saat ini. Tapi Pemkot harus menanggung konsekuensinya, Pemkot harus menganggarkan pengoperasian kapal keruk karena setelah ini selesai akan menjadi tanggung jawab Pemkot untuk melakukan pendalaman,” tambah Mofid.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Mofid juga menyampaikan usulan agar Pemkot menyiagakan satu pemadam kebakaran baik itu mobil damkar yang disiagakan maupun pemadam berupa kapal. Sebab dengan parkir kapal yang saling berhimpitan, terdapat risiko yang tinggi.
“Kami tidak mau di sana terjadi gesekan karena kapal semua berdempetan. Sehingga ketika ada yang terbakar maka akan habis semua. Saya mewakili masyarakat utara meminta agar Pemkot bisa memberi perhatian terhadap masalah ini. Sebelum terjadi agar bisa diantisipasi,” tandas Mofid.(nul)