Radarpekalongan.id – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah diserahkan kepada Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
Menanggapi itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan selama tiga tahun berturut-turut APBN diprioritaskan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mampu melindungi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan kenaikan inflasi global yang menimbulkan tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan di tahun 2023 maka Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai resiko tersebut.
Dijelaskan Menkeu, belanja negara yang disepakati dalam APBN tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun dengan alokasi melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Baca Juga:DIPA 2023, Presiden Imbau Penggunaan Anggaran Fokus 6 KebijakanDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 Diserahkan
Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463 triliun.
“Defisit APBN tahun 2023 semakin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen. Hal ini secara konsisten telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yaitu konsolidasi fiskal, di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” jelas Menkeu.
Untuk penggunaan APBN 2023 sesuai arahan Presiden, Menkeu menyampaikan dalam belanja program akselerasi sistem sosial juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi pengembangan ekonomi termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru Nusantara.
“Kita juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh bapak presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial,” ujar Menkeu.
Selanjutnya, Menkeu menjelaskan pada APBN tahun 2022, realisasi belanja sampai akhir November sebesar 78,2 persen atau Rp876 triliun dari anggaran sejumlah Rp1.119,5 triliun.
“Kami akan terus mendukung Kementerian/Lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian,” imbuh Menkeu.
Untuk tahun 2023, Menkeu berharap kepada seluruh K/L dan Pemda sudah bisa menyiapkan pelaksanaan anggaran secara dini.
Baca Juga:Rahasia Dibalik Doa Seorang WaliInovasi Jawa Timur Gelar Workshop Penguatan Tim Monitoring dan Evaluasi
“Dengan demikian APBN pada awal tahun dapat langsung dilaksanakan dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengurangi resiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Sri Mulyani. (*)