PEKALONGAN – Agar penyusunan kebijakan dan program penuntasan kemiskinan di Kota Pekalongan tepat sasaran, Plt Walikota Pekalongan, H Salahudin STP menekankan pentingnya data kemiskina sebagai landasan penyusunan program.
Demikian ia sampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Data Kemiskinan Kota Pekalongan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Jlamprang Setda, Senin (30/9/2024)
Plt Wali Kota Pekalongan, H Salahudin STP mengungkapkan, penuntasan kemiskinan terus Pemkot Pekalongan lakukan melalui berbagai program untuk menurunkan beban hidup masyarakat. Seperti melalui pemberian akses kemudahan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, biaya sekolah, dan bantuan rumah layak huni.
Baca Juga:DLH Intensifkan Pengawasan OTT Oknum Pembuang Sampah Sembarangan di Jalan ProtokolPilih Paslon Nomor Satu, Karena Muhtarom Utamakan Kepentingan Rakyat
“Pemkot juga mendorong keterampilan para pemuda dan juga para ibu melalui kegiatan pelatihan. Begitu pula akses permodalan yang dimudahkan,” ucapnya.
Plt Walikota berharap kepada masyarakat Kota Pekalongan agar kesejahteraannya meningkat sehingga dapat hidup penuh rasa syukur dan memiliki karakter yang baik.
Terkait dengan kebijakan pemkot sepakat menggunakan data kemiskinan dari BPS untuk digunakan setia OPD dalam menyusun sasaran programnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti menjelaskan, bahwa data kemiskinan merupakan salah satu data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS, termasuk data strategis dan sering digunakan dalam penyusunan kebijakan di Kota Pekalongan.
Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pertama, Garis Kemiskinan Makanan (GKM), merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.
“Kedua, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan,” terangnya.
Disebutkan Hayu, tiap tahun pihaknya melakukan tahapan mulai dari pelatihan dan updating agar data yang disosialisasikan untuk digunakan sesuai dengan standar atau tolok ukur. Karenanya nantinya data ini digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tentu harus dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:Hadiri Undangan Sahabat Tunanetra, Cawalkot Muhtarom Siapkan Program untuk DisabilitasEmak-emak Banyurip Ageng Nyatakan Dukung Paslon UTAMA
“Data kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2022 sebesar 7 persen, pada Tahun 2023 turun menjadi 6,81 persen dan sampai Maret Tahun 2024 turun menjadi 6,71 persen,” pungkasnya. (dur)