RadarPekalongan.id – Kawanan monyet dan beruk yang mencari perlindungan hukum kembali terlihat di depan kompleks Manggala Wanabakti, kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Palmerah, Jakarta Pusat. Mereka juga terlihat di Kediri sehari sebelumnya, dan titik Nol Kilometer Yogyakarta pekan lalu.
Bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar serta sejumlah influencer yang terkenal dengan konten satwa liar, kawanan ini berdiri sambil memegang poster tentang kekejaman yang selama ini mereka hadapi. Namun alih-alih menteri dan influencer sungguhan, mereka adalah relawan dengan topeng kertas, anggota Koalisi Primates Fight Back—gabungan dari berbagai organisasi pelindung satwa, seniman, juga komunitas konservasi di Indonesia.
Didampingi oleh perwakilan dari platform petisi Change.org, relawan juga menyerahkan setidaknya 51.000 ribu tanda tangan pendukung secara simbolis, akumulasi dari empat petisi yang dimulai oleh anggota koalisi. Berangkat dari kasus perburuan, perdagangan, juga kekerasan, keempat petisi tersebut berisi tuntutan yang sama terhadap pemerintah Indonesia agar memberikan perlindungan hukum kepada monyet dan beruk.
Baca Juga:Babinsa Bluluk Dikerahkan Lancarkan Pemulihan Ekonomi DesaPangdam V/Brawijaya Panen Raya Padi Japonica di Ngawi
Penyerahan tanda tangan kemudian ditindaklanjuti audiensi dengan perwakilan Direktorat KKH, Humas KLHK, dan Gakkum KLHK, membahas langkah formal yang perlu dilakukan untuk menetapkan monyet sebagai satwa dilindungi. Pertemuan berlangsung hampir satu jam, namun perwakilan KLHK menolak memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan koalisi.
Dalam kesempatan ini, diadakan juga pertunjukan teatrikal oleh Wanggi Hoed—seniman pantomim dan anggota koalisi—bersama rekannya, Raheli dan Fernando, menampilkan representasi penderitaan yang dialami monyet akibat eksploitasi oleh manusia. Wanggi merupakan seniman pantomim yang aktif menyuarakan isu-isu sosial, budaya, hak asasi manusia (HAM), dan satwa liar, termasuk primata di Indonesia.
Kehadiran berbagai pihak yang tergabung dalam koalisi di Kantor KLHK hari ini, adalah manifestasi puncak keresahan pengabaian tindak kekejaman yang terjadi terhadap monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan beruk (Macaca nemestrina) oleh pemerintah Indonesia.
Pada bulan Oktober 2022, Macaque Coalition Asia for Animals menerbitkan The Macaque Report, Indonesia’s Unprotected Primates. Dalam laporan terbaru ini, disebutkan bahwa keterampilan monyet mencari sumber makanan hingga ke kawasan hidup manusia disalahartikan sebagai populasi monyet liar melimpah. Mereka kemudian dilabeli sebagai “hama” yang menjadi pembenaran beberapa pihak untuk memburu dan memisahkan bayi monyet dari orangtuanya, menjual di pasar sebagai peliharaan, menyiksa, dan membunuh kawanan monyet dalam jumlah besar. Kenyataannya, dalam beberapa dekade terakhir jumlah monyet di alam liar terus menurun.