Kepala OPD, Camat dan Lurah menghadiri acara sosialisasi Sensus Pertanian Tahun 2023 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Senin siang (10/4/2023).(Radarpekalongan.id/kominfo)
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin mengatakan bahwa, Sensus Pertanian Tahun 2023 di Kota Pekalongan, BPS menerjunkan 58 petugas yang telah direkrut. Menurutnya, sensus ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai struktur pertanian di Indonesia, khususnya Kota Pekalongan.
“Adapun obyek yang akan disurvei yaitu pelaku usaha di bidang tanaman, perikanan, peternakan, perkebunan dan lainnya. Ada petugas lapangan yang kami terjunkan ke masyarakat petani untuk melakukan sensus ditambah 10 orang pendamping dari BPS,” bebernya.
Baca Juga:Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan Gelar Pasar Murah pada Kamis Besok, 13 April 2023, Budiyanto Berharap BermanfaatBerhasil Tebar Manfaat, YARS Hibahkan Alquran ke 18 Mushala dan Masjid
Lanjutnya, sebelum diterjunkan melakukan sensus, para petugas sensus akan diberikan bekal pelatihan.
“Yang rencananya dilaksanakan pada Mei 2023 atau setelah FKP Regsosek selesai dilaksanakan,” ujarnya.
Sensus Pertanian Tahun 2023 Dibutuhkan untuk Pembangunan Sektor Pertanian
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan Drs Muadi menambahkan, ST2023 dari BPS ini merupakan program yang bagus dan rutin tahunan, dimana kegiatan sensus pertanian sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor pertanian secara meluas.
“Dengan adanya data yang dimunculkan dari hasil sensus pertanian ini sebagai dasar kami untuk merencanakan pembangunan sektor pertanian seperti irigasi untuk petani, stakeholdernya berapa, apa yang dibutuhkan peternak, budidaya di kelompok wanita tani sayuran dan buah-buahan, luas lahan pertanian berapa, kebutuhan pupuknya berapa, dan sebagainya,” papar Muadi.
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid saat membuka acara sosialisasi sensus pertanian di Ruang Buketan Setda, Senin siang (10/4/2023).(Radarpekalongan.id/kominfo
Disampaikan Muadi, terkait kendala dan keluhan yang dialami petani di Kelurahan Sokoduwet akibat pembangunan exit tol ini pihaknya masih berupaya menjalin koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk sounding mencari solusi bersama.
“Proyek tol ini merupakan program strategis nasional, dimana di dalamnya ada kepentingan beberapa stakeholder terkait. Tetapi akan kami carikan solusi penyebabnya, yang dulunya tidak banjir sekarang banjir. Kalau pembangunan irigasi itu kewenangan Pemerintah Pusat, maka kami akan sounding ke pusat dengan menyurati kesana supaya bisa segera direalisasikan dan kelompok tani sudah menyusun proposalnya,” pungkasnya.