Soal Penanganan Wabah LSD, Daerah Diminta Tak Hanya Andalkan Pemerintah Pusat

Soal Penanganan Wabah LSD, Daerah Diminta Tak Hanya Andalkan Pemerintah Pusat
KOMUNIKASI - Taufik Ikhsanudin saat bertemu Pj Bupati, Lani Dwi Rejeki dalam kesempatan acara Dewan Riset Daerah (DRD) Batang, Juli 2022 silam. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apirasi peternak soal penanganan PMK. Dok. Istimewa
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID – Upaya penanganan terhadap mewabahnya penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) di banyak daerah dinilai masih terbatas. Hal itu karena pemerintah daerah umumnya terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat yang alokasinya juga terbatas. Karena itu, para para peternak maupun pelaku usaha ternak di Kabupaten Batang meminta Pemkab Batang mau berinisiatif dan proaktif menangani wabah LSD di wilayahnya dengan menggunakan sumber keuangan daerah.

Terlebih, sebelumnya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Dislutkannak) Kabupaten Batang juga telah menyatakan bahwa wabah LSD di daerahnya dalam kondisi kritis. Di mana 14 dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang dipastikan telah terpapar, dengan jumlah temuan sebanyak 108 kasus pada ternak sapi.

“Kami dari kelompok peternak maupun pelaku usaha ternak sapi tentu amat berharap agar pemerintah daerah bisa lebih proaktif membantu penanganan wabah LSD ini. Sebab jika pencegahan dan pengobatannya harus mengandalkan pemerintah pusat, kita tahu stoknya terbatas, pun kadang lama nunggunya. Indikator paling mudah kan jumlah vaksin LSD yang terbatas,” ungkap peternak dan pelaku usaha ternak sapi asal Limpung, Taufik Ikhsanudin saat dikonfirmasi via ponsel, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga:Demi Nonton Konser Sheila On 7, Sheila Gank Majalengka Rela Tempuh Jarak 200 an KmShelter PKL Kaliwungu Masih Dibangun, Pedagang Sudah Minta Menempati

Menurut Taufik, baik peternak maupun pelaku usaha ternak sapi berharap pemerintah segera memberikan vaksinasi LSD ke ternak sapi sebagai bentuk pencegahan. Sementara bagi sapi-sapi yang telah terpapar harapannya juga bisa segera ditangani dengan obat-obatan pendukung untuk menyembuhkan sakitnya.

“Yang perlu juga diperhatikan pemerintah pusat maupun daerah, baik PMK maupun LSD ini kan sifatnya wabah, yang membuat para peternak menanggung kerugian. Maka harapannya pemerintah bisa memberikan kebijakan relaksasi menyangkut tanggungan perbankan para peternak, ya diberi kelonggaran lah. Karena wabah ini membuat peternak mengalami kerugian yang tidak sedikit,” jelas Taufik yang juga Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Kabupaten Batang ini.

Mewakili HPDKI Batang, Taufik juga mengingatkan wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) yang belum berakhir. Bahkan, belakangan muncul PMK gelombang kedua. Salah satu sebabnya, kata Taufik, karena vaksinasi PMK selama ini haya fokus menyasar sapi dan kerbau. “Sementara ternak kambing dan domba kurang diperhatikan. Masalahnya, kalau kambing domba diabaikan, maka penanganan PMK akan menjadi lingkaran setan. Karena bisa saling menularkan,” ucapnya.

0 Komentar