KAJEN, Radarpekalongan.id – Tujuh kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Kepala Dinas yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pekalongan diperebutkan. Setidaknya ada 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam seleksi untuk menduduki posisi tersebut.
Tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih diperebutkan adalah posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Direktur RSUD Kraton. Kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kepala Dinas Perhubungan.
Baca Juga:Jembatan Jagung, Akhirnya Sudah Bisa DilaluiDinas Sosial Kabupaten Pekalongan Pantau Penyaluran BLT Bagi Ribuan KPM
Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, Yulian Akbar ketika ditemui, Selasa (29/11/2022) di Pendopo Rumah Dinas Bupati menerangkan ada tujuh JPT yang kosong. Dari total pendaftar ada 32 itu dilaksanakan 6 JPT yang memenuhi persyaratan.
“Ada satu JPT yang belum memenuhi persyaratan adalah JPT Kepala Satpol Damkar. Proses saat ini sudah selesai semua tahapanya mulai dari seleksi administrasi kemudian asesmen, uji kompetensi, uji gagasan makalah sudah diselesaikan dan ini kami dari Tim Pansel sudah menyampaikan kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), ” terangnya.
Menurutnya untuk saat ini sudah muncul nama nama tiga besar yang saat ini dalam proses konsultasi. Untuk Pansel melibatkan Perguruan Tinggi dari UNDIP, UMS sekaligus profesional dari IDI.
“Jadi kita sudah membuat tiga besar sekaligus posisi sekarang kita sedang proses mengkonsultasikan hasil dari Pansel dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ” jelas Sekda saat didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso.
Untuk itu lanjut Sekda, melalui Tim Pansel bisa mendapatkan orang orang menduduki JPT sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan. Kemudian cepat terisi, karena ini sudah mendekati akhir tahun anggaran sekaligus persiapan tahun 2023.
“Kita harus langsung berjalan dengan cepat sesuai dengan rencana kegiatan yang ada di tahun 2023. Kita berharap ini adalah proses hasil seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan tetap menjaga integritas karena masyarakat juga berhak menilai. Jadi kita targetkan Desember 2022 ini bisa dilakukan pelantikan karena bagaimanapun kita menunggu dari KASN, ” imbuhnya. (Yon)