Kebetulan di bulan Oktober ada perubahan anggaran dan KONI mendapatkan tambahan sebesar Rp 200 juta. Kalau anggaran tahap kedua dibagikan sebelum ada perubahan anggaran, maka pihaknya akan bekerja dua kali. Untuk itu, Dinporapar akhirnya sepakat untuk memberikan anggaran sisa plus uang tambahan dari perubahan sekaligus sehingga waktunya memang mundur.
Kemudian untuk makanisme pencairan dana ternyata ada perubahan penetapan SK yakni yang jumlahnya lebih dari Rp 1 Miliar harus mendapat pesertujuan dari Bupati Pekalongan. Sedangkan yang jumlahnya kurang dari Rp 1 M yang disposisinya hanya dari Kepala Dinas.
”Demikian penjelasan dari kami mengenai keterlambatan anggaran di KONI dan kami mohon maaf jika memang hal ini membuat pengurus KONI kecewa. “