Untuk itu Bupati Pekalongan berharap agar pembahasan 4 Raperda tersebut tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kaidah, norma, dan batasan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Bupati juga menyarankan agar dalam pembahasan lebih lanjut nantinya disertai dengan konsultasi secara komprehensif dan substantif kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah agar Raperda dapat disusun sesuai dengan kaidah, norma, kewenangan serta menjadi payung hukum yang efektif di Kabupaten Pekalongan,”tandasnya.(yon)