Walikota Aaf Targetkan Mal Pelayanan Publik Bisa Launching di Akhir Tahun 2023

Walikota Aaf Targetkan Mal Pelayanan Publik Bisa Launching di Akhir Tahun 2023
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SEbersilaturrahmi dengan karyawan DPMPTSP, kemarin. (Radarpekalongan.id/dinkominfo)
0 Komentar

Walikota Aaf Targetkan Mal Pelayanan Publik Bisa Launching di Akhir Tahun 2023

PEKALONGAN, Radarpekalongan.id – Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi, Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE menargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa selesai pada akhir tahun 2023, sehingga bisa dilaunching.Saat bersilaturrahmi dengan karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Walikota Aaf menyampaikan, bila pembangunan Mal Pelayanan Publik telah selesai 100%. Selanjutnya pada tahun anggaran 2023 ini akan dilakukan pembangunan tahap 2 sekaligus melengkapi sarana dan prasarana MPP. “Target kami pada Desember 2023 nanti MPP Kota Pekalongan sudah bisa launching dan siap melakukan pelayanan integrasi,” ucapnya.Walau sempat terkendala adanya refocusing, sambung Walikota, namun pembangunan MPP tahap 1 bisa terselesaikan dan berjalan lancar. “Kalau di Jawa Tengah ini, MPP sudah ada di 23 kabupaten/kota. Kota Pekalongan ini salah satu yang belum ada. Makanya saya dorong agar Kota Pekalongan juga memiliki prlayanan terintegrasi sehingga juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono SH MSi menjelaskan bahwa MPP pembangunan tahap 1 sudah 100% dengan anggaran Rp1,3 milyar. Kemudian pada penetapan anggaran 2023 juga dianggaran Rp1,3 milyar juga. “Kami dorong MPP secara fisik selesai, kemudian melengkapi sarana dan prasarana atau perlengkapan OPD dan instansi vertikal disini dengan anggaran perubahan,” sebut Beno.Mantan Sekretaris KPUD itu siap melaksanakan perintah walikota dangan menargetkan gedung Mal Pelayanan Publik bisa selesai pada Desember 2023. “Nanti soft launching MPP Kota Pekalongan oleh walikota. Kemudian di MPP ini akan ada perizinan terintegrasi dengan 18 OPD dan instansi vertikal, sehingga pelayanan semakin aman, nyaman, dan terjangkau,” pungkas Beno. (dur)

0 Komentar