PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID – Progres pembangunan sistem pengendali banjir dan rob di Kota Pekalongan, kini sudah mencapai lebih dari 60 persen. Proyek senilai Rp1,24 triliun itu, diharapkan efektif untuk menangani permasalahan banjir di Kota Pekalongan baik yang disebabkan curah hujan tinggi maupun banjir dari rob.
Wali Kota Pekalongan, A Arslan Djunaid menjelaskan, terkait progres pembangunan sistem pengendali banjir dan rob di Kota Pekalongan telah mencapai lebih dari 60 persen. Wali Kota menyadari hujan semalaman yang terjadi pada Rabu (22/2/2023) malam hingga Kamis (23/2/2023) pagi menyebabkan banjir di beberapa titik. Namun kondisinya tidak separah banjir pada akhir tahun 2022 lalu.
“Tetapi, tetap kami antisipasi. Berdasarkan pantuan kami, air sungai tidak begitu meluap dan air laut juga tidak terjadi rob. Dengan berfungsinya pompa-pompa, mudah-mudahan bisa lebih cepat surut. Kecuali wilayah yang terdampak di sekitar Sungai Bremi dan Sungai Meduri seperti Kampung Baru Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat yang ternyata sudah ada pengungsi dan kami akan pantau lebih lanjut ,” tuturnya saat dikonfirmasi Kamis (23/2/2023).
Baca Juga:Shakhtar Donetsk Siap Beli Kembali Mykhailo Mudryk Jika Tak Bahagia di ChelseaGerai Vaksinasi Inklusif Kembali Gelar Vaksinasi Booster Kedua
Aaf mengungkapkan, pekerjaan fisik sistem pengendali banjir dan rob di Kota Pekalongan ditargetkan akan selesai pada Bulan Oktober 2023 mendatang. Pembangunan sistem pengendali banjir dan rob ini dimaksudkan untuk mengurangi secara signifikan dampak banjir dan rob.
Dijelaskan Wali Kota, sebelumnya wilayah terdampak banjir dan robnya cukup parah yakni di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Seiring pekerjaan sistem pengendali banjir dan rob ini dikerjakan, Sungai Lodji yang berada di wilayah Utara sudah tertangani dan wilayah Kecamatan Pekalongan Utara kini sudah berkurang secara signifikan dampak banjir dan robnya.
“Tinggal di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat khususnya di wilayah sekitar Sungai Bremi dan Sungai Meduri bisa ada bantuan dana dari Pemerintah Pusat juga. Sudah kami ajukan dan komunikasikan dengan Gubernur dan Kementerian. Semoga dalam waktu dekat ada respon baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.