RADARPEKALONGAN.ID – Pemerintah beserta semua stakeholder dinilai perlu mengantisipasi beratnya beban kerja penyelenggara Pemilu pada Pemilu 2024 yang kembali digelar serentak. Beban kerja yang berat karena keserentakan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada satu waktu, yakni 14 Februari 2024 bisa memicu kelelahan, terutama bagi penyelenggara di tingkat bawah.
Potensi beratnya beban kerja penyelenggara ini juga ikut disampaikan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang, H Juki JS. Ia menilai, dengan format yang masih serentak seperti Pemilu 2019, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanaan bersamaan pada tanggal 14 Februari 2024.
“Seperti tahun 2019, ini akan menjadi sebuah pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Namun selain aspek konsolidasi demokrasi, yang perlu dipikirkan bersama adalah beratnya beban kerja penyelenggara Pemilu yang sama-sama sudah kita lihat pengalamannya di 2019 lalu. Maka penting bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kelelahan massal para penyelenggara Pemilu ini,” ungkap Juki, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga:Kunjungan Kemenag ke PDM Batang Bahas 3 Hal, Salah Satunya Gagas Silaturahmi NU-MuhammadiyahGOR dan Youth Center Kendal Dibangun Rp 45 M, Menpora Optimis jadi Pilot Project di Jateng
Menurut Ketua DPD PAN Batang ini, Pemilu Serentak 2024 pastilah menghadirkan kerumitan tersendiri di tingkat penyelenggara. Mereka harus melaksanakan tahapan Pileg dan Pilpres yang saling beriringan, dan pada waktunya nanti harus bekerja ekstra mengawal penyelenggaraan Pemilu.
“Terutama untuk penyelenggara Pemilu di tingkat bawah atau ad hoc, PPS dan KPPS serta dari unsur pengawasnya. Beratnya beban kerja penyelenggara Pemilu ini tidak hanya berlangsung di Hari-H pemungutan suara, melainkan mungkin H-2 mereka sudah harus menyiapkan TPS dan lainnya,” jelas pria asal Kecamatan Bawang ini.
Beban kerja yang berat ini disebut Juki berpotensi menciptakan akumulasi kelelahan para penyelenggara Pemilu di tingkat bawah. “Apalagi kalau proses penghitungan dan rekapitulasi suaranya penuh dinamika dan memakan waktu, ini akan menambah berat beban para penyelenggara tingkat bawah ini,” jelas Juki.
Pun dikatakan Juki, kelelahan itu tidak hanya aspek fisik, mengingat dinamika di TPS sendiri seringkali berintensitas tinggi sampai dengan malam hari. Potensi kelelahan fisik dan psikis penyelenggara inilah yang perlu diwaspadai bersama seluruh stakeholder terkait.