RADARPEKALONGAN.ID – Yayasan Mercy Corps Indonesia (MCI) kembali menggandeng pemerintah daerah yang ada di kawasan pesisir untuk merumuskan strategi teknis untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Langkah itu diwujudkan melalui kegiatan Policy Dialogue ‘Membangun Peradaban Maritim Baru yang Kontemporer Berbasis Lansekap di Pekalongan dan Jawa Tengah’. Kegiatan yang digelar di Hotel Aruss Grand Ballroom Semarang itu, dilaksanakan selama dua hari, Senin (29/5/2023) hingga Selasa (30/5/2023).
Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari Policy Dialogue I pertama pada akhir tahun 2022 lalu. Saat itu telah dirumuskan tiga kebijakan penanggulangan banjir yang transformatif di masa depan.
Baca Juga:Ini Rencana Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria Usai Menangi Gugatan Lahan RSUD KratonPelti Kota Pekalongan Ingin Wujudkan Tenis Jadi Olahraga Favorit Masyarakat
“Tindaklanjut dari pemerintah untuk bisa melaksanakan strategi usulan tersebut, kita bertemu selama dua hari ini untuk mendiskusikan lebih teknis. Sehingga kami mengundang banyak pihak dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Povinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten terdampak perubahan iklim, komunitas peduli lingkungan, dan stakeholder terkait lainnya,” tuturnya.
Perwakilan pemerintah daerah bersama Mercy Corps Indonesia berfoto bersama usai kegiatan.(foto/istimewa)
Dipaparkan Ade, perlu studi khusus untuk memberi masukan dan merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar bisa mewujudkan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim. Oleh karenanya, Mercy Corps Indonesia bersama seluruh pihak terkait merasa perlu untuk mengurai permasalahan hulu-hilir dalam memberikan solusi permasalahan banjir dan perubahan iklim secara jangka panjang.
Ade berharap, dari kegiatan yang digelar Mercy Corps Indonesia ini dapat diperoleh kesepakatan bersama mengenai tindak lanjut strategi dan program yang tepat dalam upaya pengurangan risiko banjir dan perubahan iklim di Jawa tengah, khususnya pada wilayah studi ZFRA, yaitu Kota dan Kabupaten Pekalongan.
“Berbagai rancangan program tersebut diharapkan mampu menjadi inisiatif usaha bersama dalam menyelesaikan permasalahan banjir mulai dari akar masalah hingga dampak. Program-program yang disepakati juga diharapkan mampu menerjemahkan berbagai teori dan pendekatan riset yang rumit dan kompleks ke dalam langkah konkrit berasas manfaat dengan berbagai indikator keterukuran. Lebih lanjut lagi, alternatif solusi yang diambil dalam upaya integrasi hulu-hilir dalam penanggulangan risiko banjir dan perubahan İklim berbasis DAS di Pekalongan Raya diharapkan mampu menjadi model solusi jangka panjang bagi isu yang tengah dihadapi dunia saat ini, khususnya terkait perubahan iklim di wilayah pesisir dan kepulauan,” jelasnya.