RADARPEKALONGAN.ID – Sebuah program inovatif digulirkan Pemkab Kendal melalui Disperinaker, yakni program Padat Karya 2023 yang melibatkan 1.000 warga. Selain membangun infrastruktur desa, program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian di tengah kondisi ekonomi yang masih dihantui tingginya inflasi.
Program Padat Karya 2023 ini nantinya dilaksanakan total di 20 desa yang menjadi proyek percontohan (pilot project). Untuk tahap awal di tahun 2023, program ini dilaksanakan di dua desa, yakni Desa Mulyosari Kecamatan Sukerjo dan Sidokumpul Kecamatan Patean.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker Kendal, Cicik Sulastri menjelaskan, bahwa Program Padat Karya 2023 ini dibiayai langsung oleh dana APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga:23 Desa jadi Lokus Intervensi Penurunan Stunting, Kendal Targetkan Sukses Tekan Prevalensi jadi 14% di 2024PT Alba Tridi Plastics Recycling Indonesia Bangun Pabrik Pengolahan Sampah Rp 700 M di Kendal, Terbesar di Asia Tenggara
Adapun pagu anggarannya untuk setiap desa dialokasikan masing-masing sebesar Rp 75 juta. Dengan demikian total anggaran yang dikucurkan Pemkab Kendal mencapai Rp 1,5 miliar.
“Dana pada program padat karya ini murni menggunakan APBD Kendal dan ini menjadi Proyek Percontohan dengan 20 titik desa yang mendapat program padat karya. Dengan rincian total pekerja sebanyak 1.000 orang, di mana masing – masing pekerja 50 orang untuk setiap desa,” ujar Cicik Sulastri.
Menariknya, dari 1.000 warga yang terlibat Program Padat Karya 2023 ini, nantinya mereka tidak hanya mendapatkan upah. Sebab Disperinaker juga memastikan setiap pekerja akan mendapatkan perlindungan asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu 1 bulan sesuai jadwal padat karya.
Apresiasi Program Padat Karya 2023
Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan program padat karya di Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Ia pun mengapresiasi program ini karena bisa meibatkan warga untuk bekerja dan mendapatkan upah dan bahkan perlindungan asuransi. Hal itu sebagai antisipasi terhadap adanya hal-hal bisa menimpa pekerja, sehingga mereka bisa tetap mendapatkan perlindungan sosial.
Bupati meminta masing-masing dari 20 kepala desa yang mendapatkan percontohan untuk bisa menerima program Pemerintah Kabupaten Kendal yang satu ini dan menjalankannya dengan baik. Termasuk infrastruktur yang sudah dibangun agar bisa dimanfaatkan serta dirawat bersama agar awet.