Sementara Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas sinergitas dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang merata di Kendal, antara lain Korem 073/Makutarama, Kodim 0715/Kendal, dan Polres Kendal.
Secara khusus, Bupati Dico juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya untuk jajaran TNI yang telah ikut serta membantu Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur di area yang terbilang sulit dijangkau atau terisolir melalui program TMMD Sengkuyung Tahap II 2023.
“TMMD Sengkuyung Tahap II 2023 merupakan contoh konkrit dari gotong royong yang melibatkan pemerintah, TNI dan warga masyarakat dengan tujuan untuk membangun sarana prasarana yang berguna bagi lingkungan dan masyarakat. Semoga sinergi yang tercipta dalam TMMD Sengkuyung ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus memelihara semangat gotong royong membangun bangsa. Karena membangun negara tak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi butuh sinergi dan kolaborasi, ya seperti TMMD ini,” terang Bupati Dico.
Baca Juga:Kolaborasi Turunkan Stunting di Kendal, Kejari-Perusda Bantu Makanan untuk Sehat 3 Bulan di BandenganKolaborasi Sukses Sentra Terpadu Kartini Temanggung dan Pemkab Kendal, 716 Lansia dan Disabilitas Terima Bantuan PPKS
Bupati Dico juga mengapresiasi sasaran fisik dari TMMD yang salah satunya tentang penyuluhan stunting. Menjurut dia, kegiatan ini amat bermanfaat dan membantu Pemkab Kendal yang juga sedang melakukan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Penanganan stunting disebutnya sangat penting guna mensukseskan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Kendal.
Dalam kesempatan pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II 2023 ini, Bupati Dico bersama jajaran Forkopimda serta pimpinan OPD juga secara simbolik menyerahkan alat pertukangan serta menuangkan material semen.
Adapun untuk pagu anggaran TMMD Sengkuyung Tahap II 2023 ini dialokasikan sebesar total Rp 385 juta. Jumlah tersebut bersumber dari tiga pos, yakni APBD Kabupaten Kendal senilai Rp 200 juta, APBD Provinsi Jawa Tengah Rp 165 juta, serta swadaya dari masyarakat sebesar Rp 20 juta. (sef)