“Itu semua kewenangan ada di pusat. Daerah itu hanya mengumumkan lowongan PPPK guru dan usulan pemberkasan. Tugas daerah hanya itu. Semua kewenangan ada di pusat,” ujar dia.
Disebutkan, pada tahun 2021 jika menengok data, P3K yang diterima ada 1104. Namun, kata dia, ada delapan yang tidak lolos karena administrasi. “Itu kan pusat yang menentukan, termasuk Azizah ini,” ungkap dia.
Dengan adanya delapan orang yang tidak lolos P3K itu, ujar Kholid, Dinas Pendidikan, BKPSDM dan PGRI Kabupaten Pekalongan memfasilitasi mereka untuk mengadu langsung ke Jakarta. Untuk menanyakan secara langsung ke pusat kenapa delapan orang ini tidak masuk P3K.
Baca Juga:Scoopy 2023 Hadir dengan Pilihan Warna Baru40 dari 60 Pengunjung Car Free Day Terindikasi Darah Tinggi dan Diabetes
“Saran dari kementerian di Jakarta saat itu, mereka diminta untuk kembali mendaftar di tahun 2022,” kata dia.
Dari delapan peserta itu, tujuh orang kembali mendaftar PPPK di tahun 2022. Sedangkan Azizah tidak mau mendaftar PPPK di tahun itu. Kholid mengaku tidak mengetahui kenapa Azizah tidak mau mendaftar PPPK di tahun 2022, padahal itu merupakan saran dari kementerian langsung.
“Padahal yang bersangkutan itu ikut ke Jakarta. Dari delapan orang ini, yang tujuh mau mendaftar dan mengikuti administrasi untuk masuk seleksi P3K lagi di tahun 2022. Dan Bu Azizah ini ndak mau. Tujuh orang yang ikut Alhamdulillah sudah lolos P3K semuanya. Kecuali Bu Azizah tadi yang ndak mau ikut,” ungkap dia.
Kholid yang dilantik menjadi kepala dinas pada tahun 2022 pun serius dengan persoalan yang dihadapi Azizah. Sebab, kata dia, perintah Bupati agar pelayanan publik untuk diprioritaskan.
“Delapan orang ini kita antar ke Jakarta. Sehingga di tahun 2022 Alhamdulillah sesuai saran dari kementerian untuk mengikuti lagi tapi yang bersangkutan tidak mau untuk mendaftar sampai kepala dinasnya juga turun bantu, PGRI-nya, BKPSDM-nya sampai turun agar yang bersangkutan mau mendaftar di tahun 2022 tapi tetap ndak mau. Yang tujuh tadi ikut daftar dan lolos semua akhirnya,” tandasnya.
Kholid pun mengundang beberapa pegawai Dindik yang saat itu ikut mendampingi delapan orang itu ke Jakarta. Agar bisa menceritakan langsung kronologisnya saat itu. Bahkan, Eko Darmanto dari BKD ikut datang ke ruangan kepala Dindik untuk menceritakan secara langsung penjelasan dari kementerian kala itu.