RADARPEKALONGAN.ID, PEKALONGAN – Proses pembangunan RSUD Kraton yang terletak di Jalur Pantura, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, terus berlangsung. Pemerintah daerah berharap rumah sakit ini tetap berstatus Tipe B saat beroperasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, mengungkapkan bahwa meskipun laporan angka pembangunan belum tersedia, proyek ini tetap berjalan sesuai rencana.
“Saya kira itu bagian dari komitmen pemerintah dengan Yayasan Kesusteran yang memberikan waktu untuk pemindahan. Proses ini masih on the track dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pekerjaan ini merupakan kontinuitas yang harus selesai pada tahun 2026,” katanya.
Baca Juga:Apresiasi Pengguna Jalan Tertib, Satlantas Kendal Bagikan Helm dan Sayuran di Akhir Operasi Zebra Candi 2024Meriah! Majelis Taklim Rahmatan Lil Alamin Gelar Jalan Sehat dan Festival Kostum Peringati Hari Santri
Yulian juga menambahkan bahwa Pemkab Pekalongan sedang mempersiapkan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2026.
Dia memastikan bahwa RSUD Kraton akan tetap berstatus Tipe B, dan Dinas Kesehatan akan mengurus perizinan baru untuk rumah sakit tersebut.
“Di Kabupaten Pekalongan, kami berharap semua layanan kesehatan akan lengkap. Kami memiliki impian yang tinggi, tetapi tetap harus mempertimbangkan kondisi anggaran,” jelas Yulian.
Ditargetkan, RSUD Kraton yang baru akan mulai beroperasi pada awal 2027. “Sesuai target, fisik bangunan harus selesai pada tahun 2026, dan itu sudah menjadi komitmen kami,” imbuhnya.
Di samping proses pembangunan, pemerintah daerah juga fokus pada tanah dan bangunan eks RSUD Kraton yang sebagian merupakan aset milik Pemkab.
Komunikasi dengan pemerintah pusat melalui bagian hukum sudah dilakukan untuk koordinasi mengenai aset yang ada. Pemkab telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPK untuk memastikan semuanya berjalan lancar.
“InsyaAllah, kami akan selalu hati-hati mengenai aset tersebut. Kami perlu melakukan apresial dan berbagai langkah agar tidak ada kerugian bagi daerah, mengingat ada aset milik pemerintah daerah di lokasi tersebut,” tutupnya. (yon)