RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang terus mengupayakan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan non-ASN menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat ini, sebanyak 90 persen tenaga pendidik di Batang telah berstatus ASN, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, dalam Temu Akbar dan Resepsi HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-79 di Stadion GOR Moh Sarengat Batang, Kamis, 5 Desember 2024.
Baca Juga:Optimalkan e-Government, Pemkot Pekalongan Gelar Forum Pemangku Kepentingan TIKKodim dan Perhutani KPH Kendal Kolaborasi Tanam 200 Bibit Pohon di Goa Kiskendo
“Tahun 2025, kami upayakan guru dan tenaga kependidikan non-ASN yang tersisa untuk mendapatkan NIP. Saat ini, masih ada sekitar 200 guru dan 700 tenaga kependidikan yang belum berstatus ASN,” ujar Lani.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para guru melalui sertifikasi, tunjangan, dan program pengangkatan sebagai tenaga paruh waktu yang nantinya akan mendapatkan nomor induk kepegawaian dari Kemenpan RB.
Langkah ini sekaligus diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru di Batang sehingga tidak ada sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
“Kesejahteraan guru sudah semakin baik. Namun, ini harus diimbangi dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik di Batang maupun Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Lani juga mengapresiasi jasa para guru yang disebutnya sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa.”
Komitmen Pemerintah dan Percepatan Sertifikasi Guru
Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, yang juga hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa pengangkatan pegawai paruh waktu pada 2025 telah menjadi komitmen pemerintah. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru melalui percepatan sertifikasi.
“Masih banyak guru yang belum sertifikasi. Pemerintah akan melakukan percepatan agar guru, termasuk guru swasta, mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Sertifikasi akan memastikan mereka menerima setara satu kali gaji PNS,” jelas Muhdi.
Baca Juga:Juara 1 Popda Kota Pekalongan Gagal ke Tingkat Provinsi, Orang Tua Kecewa dan Pertanyakan KejelasanLapas Pekalongan Gencar Razia dan Tes Urine, Komitmen Berantas HALINAR
Ia menjelaskan bahwa guru swasta yang belum impassing saat ini menerima gaji Rp1,5 juta per bulan, dan akan meningkat menjadi Rp2 juta setelah program ini berjalan.
Ketua PGRI Kabupaten Batang, M. Arief Rohman, juga mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah yang telah mengangkat 85-90 persen guru menjadi ASN. Ia berharap sisa tenaga pendidik yang belum diangkat segera memperoleh status ASN di tahun 2025.