RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan semakin mempertegas komitmennya untuk mengembangkan Program Smart City melalui Forum Smart City yang digelar di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Senin, 9 Desember 2024.
Forum ini menjadi ajang untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, komunitas, dan masyarakat, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program Smart City yang telah berjalan sejak 2018.
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, menyatakan bahwa Kota Pekalongan merasa bersyukur telah menjadi bagian dari 100 kabupaten/kota pintar di Indonesia.
Baca Juga:PBN 2024 Catat Rekor: 47 Ribu Pengunjung dan Transaksi Rp3 MiliarBelajar Bahasa Isyarat, Akber Batang Dukung Komunikasi Inklusif di Hari Difabel
Program ini bertujuan menerapkan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan untuk menciptakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
“Konsep Smart City adalah katalisator perubahan positif di bidang ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Namun, implementasi di Kota Pekalongan mengalami keterlambatan karena beberapa kendala, seperti keterbatasan APBD, pandemi Covid-19, serta alokasi anggaran untuk penanganan banjir dan rob,” ujar Aaf, sapaan akrabnya.
Optimisme untuk Mengejar Ketertinggalan
Meskipun terdapat tantangan, Kota Pekalongan mencatat keberhasilan dengan memperoleh dana APBN pada 2022. Aaf berharap dukungan dana dan sinergi lintas sektor akan menghapus hambatan di masa depan.
“Saya optimis Kota Pekalongan bisa mengejar ketertinggalan ini. Era digitalisasi menuntut pemerintahan bekerja lebih adaptif, efektif, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi,” tambahnya.
Kolaborasi untuk Revisi Masterplan Smart City
Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Kusuma Adi Achmad, menjelaskan bahwa Forum Smart City bertujuan menjalin kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk akademisi, komunitas, dan pemerintah. Mengingat adanya transisi pemerintahan pasca Pilkada serentak 2024, revisi Masterplan Smart City perlu dilakukan agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru.
“Kami ingin mendengar masukan masyarakat tentang permasalahan perkotaan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi maupun non-teknologi. Dari akademisi dan komunitas, kami harapkan berbagi praktik terbaik untuk mendukung revisi masterplan,” ujar Kusuma.
Dinas Kominfo sebagai leading sector telah memberikan pendampingan kepada masyarakat dengan menyediakan layanan berbasis digital. Fokusnya adalah memastikan layanan tersebut mudah diakses dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.