Selain itu, ia juga menekankan perlunya penataan ulang pemukiman agar warga tidak lagi tinggal di bantaran sungai yang rawan bencana.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, mengapresiasi masyarakat yang tetap aktif dalam Musrenbang meskipun baru saja menghadapi bencana. Ia menekankan bahwa setiap usulan program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, bersifat mendesak, dan selaras dengan rencana kerja daerah maupun nasional.
“Masyarakat saling memberi masukan dalam Musrenbang ini, sehingga program yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan warga,” ujar Abdul Munir.
Baca Juga:DPRD Jateng Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Jalan Pantura yang Rusak ParahUPTD PPA Kota Pekalongan Siap Perkuat Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Terkait program pemulihan pasca-bencana, DPRD Kabupaten Pekalongan saat ini tengah menyusun skema bantuan, termasuk penyediaan tenda darurat bagi warga terdampak dan pembangunan kembali jembatan-jembatan yang rusak.
“Untuk relokasi warga terdampak, kami masih perlu melakukan kajian lebih lanjut agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak lagi berada di zona rawan bencana,” pungkasnya.