RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Menjelang bulan suci Ramadan 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal semakin fokus dalam mengendalikan inflasi, terutama terkait stabilitas stok dan harga bahan pokok penting (bapokting). Langkah ini dilakukan guna mencegah lonjakan harga yang kerap terjadi saat mendekati Ramadan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Agus Dwi Lestari, menegaskan komitmen pihaknya dalam menjalankan instruksi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, terkait pengendalian inflasi.
“Kami siap melaksanakan instruksi Sekjen Kemendagri sebagaimana yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi. Pemkab Kendal akan fokus menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang Ramadan,” ujar Agus Dwi Lestari usai mengikuti rapat koordinasi di Sasana Bakti Praja (SBP), Jakarta, Senin (24/2/2025).
Baca Juga:Tujuh Rumah Rusak akibat Banjir Bandang di Patebon, Wabup Kendal Minta Bantuan Disperkim dan BaznasKejari Pekalongan Sita Rumah Kades Coprayan Terpidana Korupsi Dana Desa
Kemendagri Minta Pemda Bertindak Cepat dan Tepat
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah, khususnya para Sekda yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk fokus dalam mengendalikan harga komoditas menjelang Ramadan.
“Pemerintah berharap pada Ramadan tahun ini kita benar-benar bisa mengendalikan harga, kalau bisa, tidak ada kenaikan harga yang signifikan,” ujar Agus, menyampaikan arahan Kemendagri.
Tomsi menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki solusi konkret dalam menangani inflasi, bukan sekadar membahas masalah tanpa langkah nyata.
“Jangan bicara secara umum. Kalau penyakitnya sudah jelas, obatnya juga harus jelas. Kita harus fokus dan tajam dalam menyelesaikan permasalahan inflasi ini,” tegas Tomsi.
Ia juga meminta setiap daerah untuk memastikan strategi pengendalian inflasi yang sudah direncanakan dapat berjalan secara efektif, dengan target dan waktu pencapaian yang jelas.
“Kita harus bisa memperkirakan sejak awal Ramadan apakah pengendalian inflasi ini berjalan efektif atau tidak. Pemerintah harus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tambahnya.
Daerah dengan Potensi Inflasi Tinggi Jadi Fokus Pengendalian
Beberapa daerah yang dipantau ketat karena memiliki potensi inflasi tinggi antara lain DKI Jakarta, Kabupaten Bombana, Pasaman, Bandung Barat, Bangkalan, Aceh Singkil, Pohuwato, Malinau, hingga Mahakam Ulu. Pemda di daerah tersebut diminta untuk segera mengambil langkah-langkah strategis sebelum bulan puasa tiba.