RADARPEKALONGAN.ID, KEDUNGWUNI – Dua keluarga korban banjir bandang di Kabupaten Pekalongan hingga kini masih memilih bertahan di tenda darurat, meski pemerintah telah menyediakan hunian sementara di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) secara gratis. Pemkab Pekalongan pun melakukan pendekatan persuasif agar mereka mau menempati tempat tinggal yang lebih layak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya membujuk dua keluarga tersebut, namun mereka tetap menolak untuk direlokasi ke rusunawa.
“Kami sudah turun langsung bersama Camat Kedungwuni dan pihak kelurahan untuk berdialog dengan mereka. Namun, mereka tetap bersikeras bertahan di tenda dengan alasan masing-masing,” ujar Akbar, Selasa (11/3/2025).
Baca Juga:Jelang Mudik Lebaran, Satgas Quick Response Polres Kendal Disiagakan untuk Kelancaran Arus Lalu LintasPerkuat Sinergi, Aaf-Balgis Apresiasi RT/RW dalam Silaturahmi di Pasirkratonkramat
Kedua keluarga yang menolak relokasi adalah keluarga Slamet di Kelurahan Kedungwuni Timur dan keluarga Mustaqim di Kelurahan Kedungwuni Barat. Slamet tinggal di tenda bersama istri dan dua anaknya, sementara Mustaqim bertahan di bawah tenda BNPB bersama istri dan tiga anaknya yang masih kecil.
Solusi Alternatif: Pindah ke Gedung PAUD dan Kontrakan
Karena menolak tinggal di rusunawa, Pemkab Pekalongan akhirnya menawarkan solusi alternatif dengan mencarikan hunian sementara di sekitar tempat tinggal mereka.
“Kami tidak ingin mereka terus hidup di tenda dalam kondisi yang tidak layak. Oleh karena itu, keluarga Slamet akan dipindahkan ke gedung PAUD, sementara keluarga Mustaqim akan dicarikan rumah kontrakan,” jelas Akbar.
Selain menyediakan tempat tinggal sementara, pemerintah daerah juga akan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk bantuan logistik.
“Kami ingin mereka tinggal di tempat yang lebih manusiawi. Rusunawa sebenarnya sudah disiapkan secara gratis, namun karena mereka menolak, kami harus mencari opsi lain agar mereka bisa tinggal dengan lebih nyaman,” tambahnya.
Proses Pembangunan Rumah Masih Berjalan
Mengenai pembangunan kembali rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang, Akbar menyebut bahwa Dinas Perkim dan LH telah melakukan pendataan terhadap ratusan rumah yang mengalami kerusakan sejak banjir menerjang pada 20 Januari 2025.
“Ada beberapa rumah yang rusak ringan, sedang, hingga yang roboh total. Kami sedang mengupayakan solusi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk CSR, Baznas, serta bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan APBD,” tandasnya.