RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalisari Batang tengah menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan utang sebesar Rp 15 miliar kepada pihak penyedia obat-obatan. Jumlah utang yang tergolong besar tersebut dinilai dapat mengancam keberlangsungan layanan kesehatan yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Batang.
Menanggapi hal ini, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan audit menyeluruh terhadap manajemen RSUD Kalisari. Audit ini dimaksudkan untuk mengurai persoalan keuangan sekaligus memperbaiki sistem tata kelola rumah sakit.
“Utang yang cukup besar ini tentu berpotensi mengganggu layanan publik, terutama pelayanan kesehatan. Karena itu, saya telah menginstruksikan dilakukan audit total terhadap RSUD Kalisari,” kata Faiz saat dikonfirmasi pada Kamis, 10 April 2025.
Baca Juga:Pria di Kendal Meninggal Dunia di Hotel Usai Diduga Konsumsi Obat Kuat Sebelum Berhubungan BadanBupati Kendal Ajak Warga Teladani Dakwah Wali Gembyang, Ulama Penyebar Islam yang Pernah Berdakwah hingga ke T
Ia juga menegaskan bahwa audit tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat.
“Kami menerima berbagai laporan dari warga terkait mutu layanan RSUD. Maka, ini akan menjadi momentum evaluasi menyeluruh demi meningkatkan kinerja rumah sakit,” lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didit Wisnuhardanto, dalam keterangannya menyebut bahwa utang senilai Rp 15 miliar tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab manajemen saat ini. Ia menduga, beban keuangan tersebut merupakan akumulasi dari masa kepemimpinan sebelumnya.
“Dugaan sementara, utang ini merupakan warisan dari manajemen lama. Namun tentu harus dipastikan melalui proses audit,” ujarnya.
Didit juga mendukung penuh langkah Bupati dalam melakukan audit dan pembenahan di tubuh RSUD Kalisari. Ia menilai transparansi keuangan dan perbaikan layanan menjadi hal mendesak demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Kami mendukung penuh kebijakan audit ini. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar pelayanan kesehatan di Batang kembali mendapatkan kepercayaan publik,” tegas Didit.
Dengan sorotan tajam terhadap utang RSUD dan kualitas layanan yang menuai kritik, pemerintah daerah kini berada di bawah tekanan publik untuk segera memberikan solusi konkret. Hasil audit yang akan dilakukan pun dinanti sebagai titik terang dalam upaya penyelamatan lembaga kesehatan milik daerah tersebut.