Dalam sistem penyewaan sementara itu, Disperindagkop baru mampu mengumpulkan sekitar Rp30 juta — jauh di bawah target optimal. Kendati demikian, total target PAD dinas sebesar Rp5,4 miliar masih tercapai 100 persen berkat kontribusi dari sektor lain seperti sewa lahan dan retribusi pasar.
Sementara itu, biaya operasional BTP tetap harus dikeluarkan. Setiap bulannya, APBD harus menanggung biaya listrik, air, dan perawatan dengan total mencapai Rp3 juta.
Meski menghadapi tantangan regulasi, Wahyu tetap membuka peluang untuk merombak konsep BTP agar lebih relevan dan menarik minat pelaku UMKM serta pengunjung.
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Kendal Perluas Kepesertaan Sektor Informal, 3 Ahli Waris Terima Santunan Kematian Rp 242Kodim 0710/Pekalongan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pastikan Prajurit Tetap Fit dan Siap Bertugas
“Kami masih percaya bahwa dengan perombakan desain dan fungsi yang lebih modern serta didukung aturan yang fleksibel, BTP bisa kembali hidup. Tujuannya tetap satu: menjadi fasilitas umum sekaligus wadah bagi UMKM yang benar-benar memberi dampak ekonomi,” tutupnya.