RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Atas konsistensinya dalam menjaga kualitas layanan publik, Kendal dianugerahi penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), usai meraih skor 4,44 dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Otok Kuswandaru, kepada Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dalam acara penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Senin, 5 Mei 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan sejumlah pejabat daerah.
Dengan skor IPP mencapai 4,44, pelayanan publik Kabupaten Kendal dikategorikan “A” atau masuk dalam kategori prima. Artinya, kualitas pelayanan kepada masyarakat dinilai sangat baik.
Baca Juga:Wamendes Minta Desa dan Kelurahan di Batang Siapkan SDM dan Lahan untuk Koperasi Merah PutihJemaah Calon Haji Termuda Kota Pekalongan Berusia 19 Tahun, Total 372 Jemaah Diberangkatkan Bertahap
“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Ini menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bupati Dyah Kartika Permanasari setelah menerima penghargaan.
Bupati yang akrab disapa Tika itu juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan capaian tersebut. Ia menambahkan bahwa Pemkab Kendal terus berinovasi dalam layanan, mulai dari jemput bola perekaman KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) di desa-desa, hingga memperluas jangkauan layanan ke sekolah dan pondok pesantren.
“Kami ingin pelayanan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan warga yang tidak bisa hadir langsung ke kantor Disdukcapil,” jelas Tika.
Selain itu, Kendal juga memperkuat transformasi digital layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Pak Dalman dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Di sektor kesehatan, tersedia layanan gratis serta kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) keliling ke pelosok desa.
“Pelayanan adalah kunci. Bila kami memberikan layanan secara optimal, maka penghargaan akan datang dengan sendirinya,” tambahnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
“Mempertahankan lebih sulit dari pada meraih. ASN harus memahami bahwa keterbukaan informasi adalah jantung pelayanan publik,” tegasnya.