PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Tim dari Deputi Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan.
Pengusutan aliran dana tersebut tidak hanya pada jajaran pengurus saja, namun juga rekening yang terhubung dengan keluarga dan kerabatnya.
Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Dapil Jateng X, Rizal Bawazier usai bertemu dengan Deputi Pengawasan Koperasi, Herbert Siagian, di Kantor Kemenkop RI, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025.
Baca Juga:Marak Pungli Jukir Tak Resmi, Pemkot Pekalongan Perbaiki Sistem Parkir Lewat Si JukiUMKM Kota Pekalongan Diharapkan Bisa Naik Kelas, Pemkot Gelar Workshop Konten Promosi Digital
“Saya harap semua ditelusuri terkait aliran dana yang merupakan milik ribuan nasabah tersebut, dan ini demi memperjuangkan nasib ribuan korban koperasi tersebut,” tegas Rizal Bawazier, Sabtu 10 Mei 2025.
Pria yang akrab disapa Pak RB tersebut juga kembali menegaskan komitmennya bersama Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyelesaikan masalah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan.
“Saya pribadi bersama Pak Wamen Koperasi dan Deputi Pengawasan selaku Kepala Satgas berkomitmen untuk menuntaskanmasalah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan yang hingga saat ini tak kunjung selesai,” terang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Seperti diketahui, ribuan anggota Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan ini menjadi korban dugaan penyalahgunaan dana akibat manajemen keuangan yang tidak transparan.
Kasus itu sendiri sebenarnya juga sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum, dan ribuan anggota BMT yang menjadi korban hingga kini masih menanti pengembalian simpanan mereka.
Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib dana milik para nasabah tersebut, hingga memunculkan kekhawatiran uang yang sudah dikumpulkan selama ini tidak akan kembali.
Karena itulah, untuk mengantisipasi kasus serupa tidak terjadi lagi, Rizal Bawazier mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan koperasi.
Baca Juga:Transformasi Sampah Jadi Peluang Bisnis: Inisiatif Komisi B DPRD Jateng untuk Ekonomi SirkularPembatasan Truk Efektif 1 Mei 2025, Rizal Bawazier Ingatkan Pemilik Truk, Melanggar akan Dikenakan Sanksi
Selain itu, penyelesaian kasus BMT Mitra Umat ini juga diharapkan akan menjadi efek jera bagi pengurus koperasi lainnya yang nakal, terutama menjelang peluncuran program Koperasi Merah Putih oleh Kemenkop yang mendorong penguatan koperasi berbasis digital dan transparan.
“Koperasi harus bisa kembali menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, bukan jadi jebakan investasi abal-abal berkedok syariah yang merugikan anggotanya,” tandas Rizal Bawazier.