RADARPEKALONGAN.ID, PEKALONGAN- Komisi C DPRD Kota Pekalongan menyuarakan pentingnya subsidi biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Desakan ini muncul setelah banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri dan terpaksa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.
Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan, dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Dindik) pada Senin (30/6/2025), dalam rangka evaluasi pelaksanaan SPMB.
Budi Setiawan, yang akrab disapa Wawan, menjelaskan bahwa secara garis besar, pelaksanaan SPMB tahun ini sudah cukup baik karena telah mengikuti ketentuan Pemerintah Pusat. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah persoalan teknis dan ketimpangan antar sekolah yang perlu mendapat perhatian khusus.
Baca Juga:BREAKING! Sekdes Kertosari Kendal Ditahan Susul Kades: Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 530 Juta!DPMPTSP Pekalongan Sasar UMKM: Sosialisasi Perizinan Makanan Ringan Terbaru Demi Produk Aman & Berkualitas!
“Proses SPMB tahun ini sudah relatif bagus, tinggal bagaimana Pemkot melalui Dindik menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Kami undang Dindik dan pihak sekolah untuk mendengar langsung proses pelaksanaan yang sudah selesai ini. Tidak ada persoalan serius, tetapi tetap ada satu dua hal yang harus jadi perhatian,” ujar Wawan.
Ia secara tegas menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai perlunya keberpihakan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. “Ketika siswa tidak tertampung di SMP negeri dan harus masuk ke sekolah swasta, maka perlu ada intervensi pemerintah. Khususnya bagi keluarga yang tidak mampu, perlu ada subsidi biaya pendidikan agar anak-anak ini tidak terbebani secara finansial. Ini akan kami dorong terus untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Wawan juga menyoroti beberapa SMP yang belum memenuhi kuota rombongan belajar (rombel), disinyalir karena anggapan masyarakat bahwa sekolah-sekolah tersebut kurang favorit. Komisi C mendorong Pemkot melalui Dindik untuk mengalokasikan anggaran tambahan agar sekolah-sekolah tersebut bisa meningkatkan mutu dan fasilitas pendidikannya.
“Kalau sekolah-sekolah ini bisa ditingkatkan kualitasnya, maka akan lebih menarik bagi lulusan SD dan tidak terjadi penumpukan hanya di sekolah-sekolah favorit. Paling tidak, mereka bisa sejajar dan mampu bersaing dalam mutu,” lanjutnya.