RADARPEKALONGAN.ID, PEKALONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 kemarin. Dalam rapat tersebut, fokus utama adalah mendorong penguatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, secara tegas menyatakan, “Kita mendorong kemampuan fiskal Kota Pekalongan agar bisa lebih baik, sehingga salah satu faktor yang bisa didorong adalah peningkatan PAD.”
Azmi mengakui bahwa realisasi PAD pada triwulan pertama 2025 masih belum maksimal, yang disinyalir tidak lepas dari tekanan ekonomi nasional akibat gejolak global. Namun, kondisi ini justru harus menjadi pemicu bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan berbagai inovasi.
Baca Juga:Sedekah Laut & Bumi Bandengan Kendal Memukau: Kirab Budaya Penuh Kreativitas Warga Pesisir Disajikan!DPRD Pekalongan Desak Subsidi Pendidikan: Siswa Kurang Mampu di Swasta Harus Dibantu, Evaluasi SPMB Digelar!
Inovasi yang dimaksud Azmi mencakup pendekatan yang lebih kreatif dan humanis terhadap masyarakat sebagai wajib pajak, baik untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maupun pajak usaha lainnya.
“Pemerintah Kota bisa membuat program-program promo atau insentif untuk mendorong masyarakat lebih tertib dalam membayar pajak. Misalnya, penghapusan denda atau diskon pembayaran di masa tertentu. Upaya ini bisa berdampak positif terhadap kuantitas penerimaan daerah,” tambahnya.
Azmi menegaskan, dengan meningkatnya penerimaan daerah, pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal. “Kami berharap anggaran yang berhasil dihimpun bisa digunakan untuk program-program yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Terakhir, Azmi menekankan pentingnya peningkatan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Hal ini, menurutnya, vital agar pengelolaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan demi kepentingan seluruh warga.