RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Rencana penerapan lima hari sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kabupaten Batang memantik penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Qur’an (Badko TPQ) se-Kabupaten Batang.
Ketua Badko TPQ, Maskur, menyampaikan aspirasi para guru TPQ dan madrasah diniyah dalam audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Batang. Intinya, mereka tegas menolak wacana lima hari sekolah yang dianggap bisa menggerus aktivitas pendidikan keagamaan nonformal di luar sekolah.
“Jangan sampai semangat belajar agama anak-anak padam hanya karena jam sekolah dipadatkan dan hari Sabtu diliburkan. Kita ini di Batang, bukan di kota besar yang Sabtu jadi hari keluarga. Di sini, Sabtu itu tetap hari kerja,” ujar Maskur, Rabu (16/7).
Baca Juga:Rutan Pekalongan & Pemkot Kolaborasi: Wujudkan Kejar Paket A, B, C Bagi WBP, Tingkatkan Pendidikan!Miris! Jeruksari Pekalongan Berbulan-bulan Terendam Rob, Warga Kirim Surat Terbuka ke Bupati!
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Bawang, di mana banyak orang tua tetap bekerja pada hari Sabtu. Anak-anak yang libur sekolah berisiko tidak terpantau. “Alih-alih bersama keluarga, anak-anak malah bisa sibuk main HP, main game, atau nongkrong tanpa arah. Ini berbahaya kalau tak ada kontrol,” katanya.
Selain itu, Maskur menyoroti potensi tabrakan jadwal antara sekolah formal dan TPQ/madrasah diniyah. Selama ini, TPQ dan madin memulai aktivitas sore hari, sekitar pukul 13.00 hingga 14.00 WIB.
Tapi dengan wacana lima hari sekolah, jam pulang siswa SD dan SMP bisa molor hingga pukul 13.00 dan 14.25 WIB. “Kalau anak-anak pulang sudah sore, mereka capek. Mau istirahat saja nggak sempat, apalagi ngaji ke TPQ. Ini jelas merugikan,” ujarnya.
Maskur menegaskan, kegiatan keagamaan di luar sekolah tidak bisa dianggap remeh, sebab TPQ dan madrasah diniyah ikut membentuk karakter dan moral anak-anak yang selama ini sulit didapatkan di pendidikan formal.
“Kalau sampai mati suri gara-gara lima hari sekolah, ini kemunduran buat pembentukan akhlak generasi muda,” tegasnya.
Bersama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Badko TPQ melakukan kajian dari berbagai aspek: filosofis, yuridis, faktual, sosial, hingga kultural. Hasilnya, seluruh pihak sepakat untuk menunda wacana penerapan lima hari sekolah di Batang.