Total kebutuhan mesin insinerator untuk Kota Pekalongan diperkirakan sebanyak 15 unit. Jika tambahan melalui APBD Perubahan disetujui, maka pada 2025 ini akan tersedia enam unit insinerator aktif. Sisanya, sembilan unit diharapkan bisa direalisasikan pada 2026.
Selain membangun infrastruktur, DLH juga menyiapkan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satunya melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertugas mengoordinasikan pemindahan sampah dari sumber ke tempat pengolahan.
“Ini penting untuk menjembatani peran masyarakat, terutama dalam proses pengangkutan sampah. Sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2012, tanggung jawab memindahkan sampah dari sumber ke TPS atau TPS-3R ada pada penghasil sampah. Jadi warga bisa mengelola sendiri, atau bekerja sama dengan jasa pengangkutan seperti tukang gerobak sampah,” terangnya.
Baca Juga:Hama Wereng Meledak di Karanganyar Pekalongan: Produktivitas Padi Terancam Turun 50 Persen!Geger! Pertalite Tercampur Solar di SPBU Kalikuto Batang, Puluhan Kendaraan Rusak, Pertamina Bertindak!
DLH juga akan memperkuat koordinasi dengan KSM agar proses pengangkutan berjalan tertib, efisien, dan tidak menimbulkan penumpukan di titik-titik tertentu. SBS menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya bergantung pada perluasan kapasitas TPA, melainkan harus dibangun sistem yang mandiri dan berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan partisipasi aktif dari warga, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lingkungan. Mari kita jadikan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama demi masa depan Kota Pekalongan yang bersih dan sehat,” pungkasnya.