Meski bantahan tersebut sudah disampaikan, publik tetap mempertanyakan transparansi dan alokasi dana produksi.
Penolakan dari Pelaku Perfilman
Tak hanya warganet, pelaku industri perfilman juga mengungkapkan pandangan kritis terhadap Film Animasi “Merah Putih One for All”.
- Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Gunawan Paggaru, secara terbuka menyatakan setuju jika film ini tidak layak tayang.
- Ada kekhawatiran bahwa memutar film dengan kualitas rendah dapat menurunkan reputasi bioskop di mata penonton. Namun, keputusan penayangan sepenuhnya ada di tangan pihak bioskop.
- Saat ini tidak ada regulasi resmi yang memaksa pembatalan penayangan sebuah film, sehingga semuanya bergantung pada kebijakan internal pihak pemutar.
Hal ini menunjukkan adanya dilema antara menjaga kualitas tontonan dan memberi ruang bagi kreativitas film lokal.
Baca Juga:Wow! Ini Perbedaan Biaya Produksi Film Merah Putih: One for All vs Demon Slayer: Infinity Castle!Begini Awal Mula Adanya Royalti di Tempat Usaha dan Cafe! Ternyata Sudah Ada Undang-Undangnya Sejak 2014?
Isu Lain yang Memperkeruh Kontroversi
Sejumlah isu tambahan juga membuat perdebatan semakin panas di kalangan penonton dan komunitas perfilman.
- Dugaan penggunaan soundtrack yang dihasilkan dengan teknologi AI, sehingga mengurangi nilai orisinalitas karya.
- Proses produksi utama yang terlalu singkat untuk standar industri animasi.Tidak adanya dukungan promosi maupun bantuan finansial dari Kementerian
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga tim produksi harus mengandalkan sumber daya internal.
Isu-isu ini memperkuat anggapan bahwa film tersebut memang dipaksakan selesai tanpa perencanaan matang.
Kisah Film Animasi “Merah Putih One for All” gagal tayang di bioskop atau setidaknya terancam batal menjadi pelajaran berharga bagi dunia perfilman Indonesia.
Kritik publik terhadap kualitas visual, proses produksi yang terburu-buru, dan isu anggaran menunjukkan bahwa ekspektasi penonton terhadap film lokal kini semakin tinggi.
Apakah film ini benar-benar akan batal tayang atau tetap memaksakan diri hadir di layar lebar, publik masih menunggu keputusan resmi dari pihak terkait.